Jokowi Singgung Politisasi dan Diskriminasi Vaksin di Sidang Umum PBB
Kamis, 23 September 2021 - 07:16 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam Sidang Umum Ke-76 PBB secara virtual. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua negara untuk bekerja sama mengatasi pandemi COVID-19 . Ia berharap percepatan dalam penanganannya dapat dilakukan secara merata di seluruh negara.
Hal itu diungkapkannya saat berpidato dalam Sidang Umum Ke-76 PBB .
"Mengingat perkembangan global saat ini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. pertama, kita harus membawa harapan bahwa kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan cerdas, adil dan merata. Kita tahu bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang aman," ujarnya dalam tayangan YouTube Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/9/2021).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti masalah diskriminasi dan politisasi vaksin COVID-19. Menurutnya hal ini membuat kapasitas dan kecepatan setiap negara dalam menangani pandemi jadi berbeda-beda.
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76
"Kapasitas dan kecepatan antar negara dalam menangangi COVID-19 termasuk dalam vaksinasi sangat berbeda. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah konkret," serunya.
Dikatakan oleh Jokowi bahwa saat ini masyarakat internasional mengarahkan pandangannya ke Sidang Umum PBB untuk mendapatkan jawaban kapan pandemi ini berakhir.
"Masyarakat dunia melihat ke arah Majelis Umum PBB untuk memberikan jawaban atas keprihatinan global utama. Kapan masyarakat akan bebas dari pandemi? kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif? bagaimana mempertahankan planet ini untuk generasi mendatang? dan kapan dunia akan bebas dari konflik, terorisme, dan perang?," ujarnya.
Menurut Jokowi arsitektur keamanan kesehatan global harus ditata ulang. Diperlukan sebuah mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan agar terwujudnya pemerataan kesehatan.
Baca juga: Jokowi: Percepatan Vaksinasi dan Penerapan Prokes Kunci Pengendalian Covid-19
"Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur keamanan kesehatan global. Mekanisme baru diperlukan untuk memobilisasi sumber daya kesehatan global, yang meliputi pembiayaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan di seluruh dunia, secara cepat dan adil," ujarnya.
"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya prihal kriteria vaksin, hasil tes, dan kondisi medis lainnya," imbuhnya.
Jokowi juga mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global bisa terwujud jika pandemi terkendali dan antar negara bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.
"Indonesia, bersama dengan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Baca juga: Malam Ini, Jokowi Hadiri Covid-19 Summit yang Digelar Presiden AS Joe Biden
Hal itu diungkapkannya saat berpidato dalam Sidang Umum Ke-76 PBB .
"Mengingat perkembangan global saat ini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. pertama, kita harus membawa harapan bahwa kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan cerdas, adil dan merata. Kita tahu bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang aman," ujarnya dalam tayangan YouTube Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/9/2021).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti masalah diskriminasi dan politisasi vaksin COVID-19. Menurutnya hal ini membuat kapasitas dan kecepatan setiap negara dalam menangani pandemi jadi berbeda-beda.
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76
"Kapasitas dan kecepatan antar negara dalam menangangi COVID-19 termasuk dalam vaksinasi sangat berbeda. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah konkret," serunya.
Dikatakan oleh Jokowi bahwa saat ini masyarakat internasional mengarahkan pandangannya ke Sidang Umum PBB untuk mendapatkan jawaban kapan pandemi ini berakhir.
"Masyarakat dunia melihat ke arah Majelis Umum PBB untuk memberikan jawaban atas keprihatinan global utama. Kapan masyarakat akan bebas dari pandemi? kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif? bagaimana mempertahankan planet ini untuk generasi mendatang? dan kapan dunia akan bebas dari konflik, terorisme, dan perang?," ujarnya.
Menurut Jokowi arsitektur keamanan kesehatan global harus ditata ulang. Diperlukan sebuah mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan agar terwujudnya pemerataan kesehatan.
Baca juga: Jokowi: Percepatan Vaksinasi dan Penerapan Prokes Kunci Pengendalian Covid-19
"Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur keamanan kesehatan global. Mekanisme baru diperlukan untuk memobilisasi sumber daya kesehatan global, yang meliputi pembiayaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan di seluruh dunia, secara cepat dan adil," ujarnya.
"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya prihal kriteria vaksin, hasil tes, dan kondisi medis lainnya," imbuhnya.
Jokowi juga mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global bisa terwujud jika pandemi terkendali dan antar negara bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.
"Indonesia, bersama dengan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Baca juga: Malam Ini, Jokowi Hadiri Covid-19 Summit yang Digelar Presiden AS Joe Biden
(ian)
Lihat Juga :
