Taliban Umumkan Kabinet Afghanistan, PM-nya Dicap Teroris oleh PBB

KABUL - Taliban telah mengumumkan pemerintah sementara Afghanistan dengan pelaksana tugas (Plt) perdana menterinnya adalah sosok yang masuk daftar teroris oleh PBB. Beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya juga mantan narapidana penjara Teluk Guantanamo yang dibebaskan Amerika Serikat (AS).

Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri dan kepala dewan kepemimpinan Taliban, ditunjuk sebagai Plt Perdana Menteri (PM) Afghanistan.



Mengutip Russia Today, Akhund dianggap sebagai teroris oleh PBB, Uni Eropa dan Inggris. Dia juga telah diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, bersama dengan setiap anggota pemerintah Taliban yang disebutkan namanya pada hari Selasa lalu.

Empat pejabat kabinet Talibantercatat sebagai "alumni" penjara Teluk Guantanamo yang dibebaskan AS sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan tentara militer Amerika, Bowe Bergdahl.

Seperti dilansir Tolo News, Abdul Haq Wasiq sekarang bertindak sebagai direktur intelijen; Mullah Noorullah Noori sebagai Plt menteri perbatasan dan urusan suku; Mullah Mohammad Fazil sebagai wakil menteri pertahanan; dan Mullah Khairullah Khairkhah sebagai Plt menteri informasi dan kebudayaan.

Keempatnya, yang dianggap garis keras berbahaya oleh pemerintah AS, mengambil bagian dalam pembicaraan langsung dengan Washington di Doha tahun lalu. Informasi dan dokumen pertahanan AS yang disediakan oleh WikiLeaks dan organisasi lain menunjukkan mengapa AS begitu khawatir dengan orang-orang ini.

Menurut dokumen "Guantanamo Files", yang diterbitkan oleh WikiLeaks, Wasiq sebelumnya adalah kepala intelijen Taliban dan berjuang bersama kelompok-kelompok militan Islam. "Wasiq mengatur personel Al-Qaeda untuk melatih staf intelijen Taliban dalam metode intelijen," bunyi dokumen yang bocor.

Tinjauan administratif pada tahun 2007, mengutip seorang sumber, mengeklaim bahwa Wasiq juga anggota intelijen al-Qaeda.

Noori telah menjabat sebagai gubernur provinsi Balkh dan Laghman selama tugas terakhir Taliban berkuasa, dan menurut dokumen yang dibagikan oleh WikiLeaks dia diburu karena dugaan kejahatan perang termasuk pembunuhan ribuan Muslim Syiah.

Dia mengaku tidak pernah menerima pelatihan senjata atau militer apa pun, tetapi laporan menunjukkan bahwa dia adalah pusat perang melawan Aliansi Utara, sebuah kelompok faksi anti-Taliban yang didukung AS.

Sementara itu, Fazil tidak asing dengan peran wakil menteri pertahanan, setelah sebelumnya menjabat lebih dari dua dekade lalu. Dia dituduh melakukan kejahatan perang selama perang saudara Afghanistan pada 1990-an dan, seperti Noori, dia dicari sehubungan dengan pembunuhan ribuan Syiah selama konflik.

"Ketika ditanya tentang pembunuhan itu, dia tidak mengungkapkan penyesalan dan menyatakan mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan dalam perjuangan mereka untuk membangun negara ideal mereka," bunyi dokumen WikiLeaks.

Menteri Kebudayaan Baru Khairkhah sebelumnya menjabat sebagai menteri dalam negeri dan gubernur provinsi Herat selama pemerintahan Taliban 1996-2001. Menurut CNN, dia dicap sebagai "raja obat opium utama" dan diduga merupakan rekan Osama bin Laden dan pemimpin al-Qaeda Irak Abu Musab al-Zarqawi.



Dokumen WikiLeaks tentang Wasiq, Noori, dan Fazil mengutip mereka sebagai kelompok berisiko tinggi bagi AS dan sekutunya, serta memiliki nilai intelijen yang tinggi.

Sementara itu, Taliban mengumumkan bahwa pemerintah mereka bersedia menjalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel.

Juru bicaranya, Suhail Shaheen, mengatakan kepada berita Sputniknews bahwa Taliban bersedia bekerja sama dengan AS setelah mereka dengan cepat menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat.

"Ya, tentu saja, dalam babak baru jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami, yang dapat menjadi kepentingan kedua negara dan kedua bangsa, dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Afghanistan, mereka dipersilakan,” kata Shaheen.

Namun, tidak ada peluang untuk menjalin hubungan dengan Israel. “Tentu saja, kami tidak akan memiliki hubungan apa pun dengan Israel. Kami ingin memiliki hubungan dengan negara lain, Israel tidak termasuk di antara negara-negara ini,” kata Shaheen.