Raja Salman Pecat Direktur Keamanan Publik, Perintahkan Investigasi
loading...
Letnan Jenderal Khaled al-Harbi (duduk ditengah) tengah memantau pelaksanaan haji. Foto/Al Arabiya
A
A
A
RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah memerintahkan pemecatan terhadap Letnan Jenderal Khaled al-Harbi, kepala Keamanan Publik Kerajaan. Tidak hanya itu, Raja Salman juga memerintahkan dilakukan penyelidikan.
Al-Harbi telah dipaksa pensiun sementara penyelidikan telah dibuka atas pelanggaran yang dia lakukan selama perannya sebagai kepala keamanan publik, menurut dekrit resmi kerajaan yang diterbitkan kantor berita milik negara, Saudi Press Agency.
"Al-Harbi telah melakukan pelanggaran dengan tujuan menyita uang publik untuk penggunaan pribadi," bunyi dekrit kerajaan yang dikeluarkan pada awal pekan ini, seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (8/9/2021).
Ia juga dituduh melakukan sejumlah kejahatan, termasuk pemalsuan, penyuapan dan penyalahgunaan pengaruh dengan partisipasi delapan belas orang dari sektor publik dan swasta.
Komisi Nasional Anti-Korupsi (Nazaha) Arab Saudi diharapkan menyelesaikan prosedur penyelidikan dengan semua yang terlibat dalam kasus korupsi terhadap al-Harbi dan mereka yang terkait dengannya.
Sebelumnya pada hari itu, Nazaha telah memulai 20 kasus baru dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beberapa yang melibatkan mantan pejabat keamanan di kementerian dalam negeri dan penjaga nasional.
Al-Harbi telah dipaksa pensiun sementara penyelidikan telah dibuka atas pelanggaran yang dia lakukan selama perannya sebagai kepala keamanan publik, menurut dekrit resmi kerajaan yang diterbitkan kantor berita milik negara, Saudi Press Agency.
"Al-Harbi telah melakukan pelanggaran dengan tujuan menyita uang publik untuk penggunaan pribadi," bunyi dekrit kerajaan yang dikeluarkan pada awal pekan ini, seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (8/9/2021).
Ia juga dituduh melakukan sejumlah kejahatan, termasuk pemalsuan, penyuapan dan penyalahgunaan pengaruh dengan partisipasi delapan belas orang dari sektor publik dan swasta.
Komisi Nasional Anti-Korupsi (Nazaha) Arab Saudi diharapkan menyelesaikan prosedur penyelidikan dengan semua yang terlibat dalam kasus korupsi terhadap al-Harbi dan mereka yang terkait dengannya.
Sebelumnya pada hari itu, Nazaha telah memulai 20 kasus baru dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beberapa yang melibatkan mantan pejabat keamanan di kementerian dalam negeri dan penjaga nasional.
(ian)
Explore More