Mahathir Dipecat dari Partai, PM Muhyiddin: Semoga Dia Beruntung

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin pada Sabtu (30/5/2020) angkat bicara soal pemecatan Mahathir Mohamad dan empat politisi lainnya dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau Partai Bersatu.

Muhyiddin menilai Mahathir dan empat politisi PPBM lainnya dikeluarkan dari partai karena ulah mereka sendiri, yakni bekerja sama dengan koalisi Pakatan Harapan (PH).

Sekadar diketahui, Mahathir dan Muhyiddin mendirikan Partai Bersatu tahun 2016 dan memenangkan Pemilu Malaysia 2018. Partai Bersatu yang saat itu bergabung dalam koalisi Pakatan Harapan sukses menumbangkan UMNO yang kala itu dipimpin Najib Razak.

Sayangnya, ketika Mahathir berkuasa dengan jadi PM Malaysia, koalisi Pakatan Harapan pecah. Muhyiddin menarik keluar Partai Bersatu dari koalisi tersebut yang membuat Mahathir mengundurkan diri sebagai PM Malaysia. Ironisnya, Muhyiddin justru membuat Partai Bersatu berkoalisi dengan kubu oposisi yang kalah dalam pemilu 2018.

Kekacauan politik ini membuat raja Malaysia menunjuk Muhyiddin sebagai PM baru menggantikan Mahathir meski Mahathir keberatan. (Baca: Mahathir Mohamad dan Putranya Diusir dari Partainya Sendiri )

PM Muhyiddin mengaku kecewa karena Mahathir dan empat politisi PPBM memilih untuk bekerja dengan koalisi Pakatan Harapan (PH). "Semoga beruntung, jika itu yang diinginkan Tun," ujarnya, merujuk pada Mahathir Mohamad.

Dalam sebuah pernyataan, presiden PPBM meminta anggota partai untuk bersabar setelah keanggotaan Mahathir, putranya Mukhriz, Maszlee Malik, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Amiruddin Hamzah dicoret pada Kamis lalu.

Muhyiddin mengklaim kelima politisi itu tidak dipecat, tetapi tindakan mereka sendiri yang membuat keanggotaan mereka terpaksa dicoret.

“Saya tidak mengambil tindakan segera meskipun ada banyak orang yang mendesak tindakan terhadap mereka sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip Free Malaysia Today.

"Saya ingin bersikap adil kepada semua pihak dan ingin memastikan bahwa tindakan apa pun yang diambil harus sesuai dengan konstitusi partai," katanya.