Kim Jong-un Mau Bicara dengan AS Asalkan Boleh Impor Miras Mewah

SEOUL - Kim Jong-un , pemimpin Korea Utara (Korut), bersedia melakukan pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS) dengan syarat sanksi internasional terhadap Pyongyang dilonggarkan. Sanksi yang diminta dilonggarkan itu termasuk pada impor barang-barang mewah seperti minuman keras (miras) dan jas kelas tinggi.

Syarat yang diajukan rezim Pyongyang itu diungkap anggota parlemen Korea Selatan setelah diberi pengarahan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Park Jie-won, pada hari Selasa.



Menurut anggota Parlemen tersebut, Pyongyang juga minta pencabutan sanksi yang melarang ekspor logam dan impor bahan bakar olahan dan kebutuhan lainnya.

Pernyataan itu muncul ketika NIS mengatakan Korea Utara membagikan cadangan beras darurat militer di tengah kekurangan pangan yang parah dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh kekeringan dan diperparah oleh pandemi virus corona. Cadangan biasanya diadakan untuk masa perang.

Pekan lalu kedua Korea memulihkan hotline yang ditangguhkan Korea Utara setahun yang lalu, sebuah langkah pertama dalam beberapa bulan yang menunjukkan Pyongyang lebih responsif terhadap upaya pembicaraan.

NIS mengeklaim langkah itu diprakarsai oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan kedua Korea berbicara dua kali sehari.

Mengutip Park, Ha Tae-keung, anggota komite intelijen Parlemen Korea Selatan, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa: “Sebagai prasyarat untuk membuka kembali pembicaraan, Korea Utara berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengizinkan ekspor mineral dan impor minyak sulingan dan kebutuhan."

“Saya bertanya kebutuhan apa yang paling mereka inginkan, dan mereka mengatakan minuman keras dan pakaian kelas atas dimasukkan, tidak hanya untuk konsumsi Kim Jong-un sendiri tetapi untuk didistribusikan ke elite Pyongyang,” katanya, merujuk pada pemimpin Korea Utara, seperti dikutip Reuters, Kamis (5/8/2021).



Media pemerintah Korea Utara pada hari Selasa tidak menyebutkan tentang permintaan pencabutan sanksi sebagai syarat untuk memulai kembali pembicaraan denuklirisasi dengan AS.

Washington tidak memberikan indikasi kesediaan untuk melonggarkan sanksi sebelum pembicaraan apa pun. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berencana untuk menghubungi rekan-rekan Asia Tenggara-nya dalam pertemuan virtual minggu ini untuk sepenuhnya menerapkan sanksi terhadap Korea Utara.

Price menegaskan bahwa AS bersedia bertemu dengan Korea Utara “kapan saja, di mana saja, tanpa prasyarat".

PBB telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap Korea Utara atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya. AS dan lainnya juga telah memberlakukan sanksi mereka sendiri.

Korea Utara belum menguji senjata nuklir atau rudal balistik antarbenua sejak 2017 dan pertemuan bersejarah antara Kim dan mantan presiden AS Donald Trump pada 2018 meningkatkan harapan untuk terobosan diplomatik.

Trump mengadakan dua pertemuan berikutnya dengan Kim tetapi tidak membuat kemajuan dalam membuat Korea Utara menghentikan program nuklir dan misilnya dengan imbalan keringanan sanksi.