Ilhan Omar: Saudi dan Israel Terlalu Banyak Pengaruhi Kebijakan AS

WASHINGTON - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Ilhan Omar menyatakan kebijakan luar negeri AS sangat dipengaruhi oleh negara asing seperti Arab Saudi dan Israel, dan uang menjadi faktor kunci dalam pengaruh itu.

Omar mengungkapkan komentar itu saat wawancara dengan surat kabar Inggris, Sunday Times, menjelang peluncuran bukunya, “This Is What America Looks Like: My Journey from Refugee to Congresswoman”.

Menurut Omar, dua negara asing menggunakan cara keuangan dan lobi mereka untuk mencegah kritik terhadap kebijakan merusak mereka.

“Kita tahu jumlah urang dan pengaruh dan koneksi yang Saudi miliki dengan pemerintahan adalah alasan sebenarnya bahwa semua kerusakan yang mereka lakukan dibatalkan,” kata Omar.

“Dan itu benar-benar tak berbeda dengan apa yang terjadi dengan Israel,” papar dia.

Sepanjang pemerintahan Presiden Donald Trump, Israel dan Arab Saudi tampak menggunakan keuangan dan hubungan mereka dengan pemerintahan AS untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Trump.

Hal itu terlihat dalam cara AS melihat tindakan Israel melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan peran Saudi dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.

“Ada koneksi mengkhawatirkan pada kebijakan benar-benar merusak yang diusulkan Israel dan bagaimana itu distempel oleh pemerintahan ini. Dan bagaimana itu didorong oleh warga AS yang memiliki koneksi dan pengaruh dengan pemerintahan ini,” papar Omar. (Baca Juga: Boeing Pangkas Lebih dari 12.000 Pegawai di AS, Ribuan Lagi Tunggu PHK)

Omar meningkatkan kritiknya terhadap Israel dan lobi Israel dalam politik AS selama pemerintahan Trump. Akibatnya, Omar sering mendapat serangan balasan, ancaman pembunuhan dan kandidat dari Partai Republik menyeru agar Omar digantung.

Saat wawancara, Omar menyamakan kritiknya untuk Israel sama dengan kritiknya pada Saudi. “Saya bicara tentang uang darah Saudi dan mereka pengisap darah dan tak ada yang mengatakan ‘Ini Islamophobia’,” ujar Omar. (Baca Juga: Pompeo: Hong Kong Tak Lagi Layak Dapat Status Khusus AS)