Boris Johnson Terabas Aturan Karantina Covid-19 Inggris

LONDON - Perdana Menteri Inggris , Boris Johnson telah diidentifikasi oleh sistem uji dan lacak negara itu sebagai kontak dekat pasien Covid-19 . Tetapi tidak seperti ribuan orang di Inggris, dia tidak harus tinggal di rumah selama 10 hari.

Downing Street, yang merupakan kantor Perdana Menteri Inggris, mengatakan Johnson mendapatkan notifikasi dari aplikasi uji-lacak Covid-19. Dia mendapatkan notifikasi karena melakukan kontak dengan Menteri Kesehatan Inggris, Sajid Javid, yang telah dikonfirmasi terinfeksi Covid-19.

Orang-orang yang mendapatkan notifikasi tersebut, meskipun tidak terikat hukum, harus melakukan isolasi mandiri. Kontak kasus positif biasanya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 10 hari.

Tetapi alih-alih melakukan isolasi mandiri, Downing Street menuturkan Johnson hanya akan melakukan tes Covid-19 harian sebagai bagian dari sistem alternatif yang sedang diujicobakan di beberapa tempat kerja, termasuk pemerintah.

Hal yang sama berlaku untuk Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, yang juga mendapatkan notifikasi karena bertemu dengan Javid.

"Kedua orang tersebut hanya akan melakukan urusan penting pemerintah selama periode ini," kata pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (19/7/2021).

Jonathan Ashworth, juru bicara kesehatan untuk Partai Buruh, yang merupakan oposisi, mengatakan banyak orang akan marah karena ada jalur khusus "VIP" untuk menghindari isolasi diri.

"Mendengar bahwa ada aturan khusus, aturan eksklusif, untuk Boris Johnson dan Rishi Sunak, mereka akan mengatakan bahwa ini terlihat seperti satu aturan untuk mereka dan sesuatu yang lain untuk kita semua," katanya.

Inggris sendiri merupakan salah satu negara Eropa dengan kasus Covid-19 yang terbilang sangat tinggi. Pada akhir pekan, tercatat terdapat54.674 infeksi Covid-19, di mana angka tersebut hampir mendekati puncak infeksi Inggris pada Januari lalu.

Meski demikian, ini tidak menyurutkan niat Inggris untuk mencabut pembatasan, dengan mengutip alasan program vaksinasi mereka berjalan lancar. Menurut data terbaru lebih dari 46 juta orang telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin, hampir 90 persen dari populasi negara itu. Di mana 35 juta diantaranya telah menerima dosis kedua vaksin Covid-19.