Korut Sebut Bantuan Kemanusiaan sebagai Skema Politik Jahat AS

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menyebut bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) adalah "skema politik jahat" untuk menekan negara lain. Pernyataan ini datang setelah adanya saran dari sekutu AS, seperti Korea Selatan (Korsel) bahwa vaksin Covid-19 atau bantuan lain dapat mendorong kerja sama.

Kementerian Luar Negeri Korut yang mengutip pakar yang berafiliasi dengan mereka menerbitkan kritik terhadap bantuan AS di situs resmi mereka, sebuah indikasi yang jelas bahwa itu mencerminkan pemikiran pemerintah.

Kang Hyon Chol, pakar yang dikutip dari oleh Kementerian Luar Negeri Korut menyebutkan serangkaian contoh dari seluruh dunia yang menurutnya menyoroti praktik AS dalam menghubungkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah HAM.

Kang diidentifikasi sebagai peneliti senior di Asosiasi untuk Promosi Pertukaran Ekonomi dan Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Korut.

"Ini dengan jelas mengungkapkan bahwa niat tersembunyi Amerika untuk menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan masalah HAM adalah untuk melegitimasi tekanan mereka pada negara-negara berdaulat dan mencapai skema politik jahat mereka," kata Kang.

Di antara contoh yang dia sebutkan adalah menurunnya bantuan Amerika kepada pemerintah di Afghanistan, di mana AS akan menarik pasukannya yang terakhir dalam beberapa minggu mendatang.

"Dalam praktik sebenarnya, banyak negara telah mengalami rasa pahit sebagai akibat dari menggantungkan banyak harapan pada 'bantuan' dan 'bantuan kemanusiaan' Amerika," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (12/7/2021).

Para pejabat Amerika sebelumnya mengatakan mereka mendukung bantuan kemanusiaan ke Korut tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung.

Korsel telah berjanji akan menyediakan vaksin Covid-19 jika diminta dan beberapa analis berpendapat bahwa bantuan asing semacam itu dapat membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Korut, yang telah menolak sebagian besar tawaran dari Seoul dan Washington sejak 2019.

Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, mencatat artikel itu bukan pernyataan resmi dan mengatakan akan terus mencari cara untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan, dan keselamatan di kedua Korea.

Korut sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan publik pada bantuan dari Korsel atau AS, meskipun telah menerima setidaknya bantuan terbatas dari China dan Rusia.