Pemerintah Inggris Minta Maaf soal Dokumen Kapal Perang Tertinggal di Halte Bus

Juga di antara dokumen-dokumen itu adalah rencana kemungkinan kehadiran militer Inggris yang berkelanjutan di Afghanistan setelah berakhirnya operasi NATO yang dipimpin Amerika Serikat akhir tahun ini.

Sekutu Inggris termasuk Amerika Serikat, kata Quin, telah diberitahu. Mengaku mengaku tidak memiliki bukti bahwa keselamatan personel telah dikompromikan terkait bocornya dokumen tersebut.

Beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif—partainya Perdana Menteri Boris Johnson— mencatat pelanggaran keamanan berulang di Kementerian Pertahanan dalam enam bulan terakhir.

“Kami tidak memiliki catatan dokumen yang hilang pada tingkat 'Rahasia' di atas dalam 18 bulan terakhir. Tapi jelas ini seharusnya tidak pernah terjadi," kata Quin.