AS Tarik 8 Sistem Rudal Patriot dari 4 Negara Arab, Termasuk Arab Saudi

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menarik delapan baterai sistem rudal Patriot dari empat negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi , di tengah berkurangnya ketegangan dengan Iran.

Penarikan senjata pertahanan canggih itu dilaporkan The Wall Street Journal (WSJ) pada hari Jumat (18/6/2021). Langkah itu seiring dengan komitmen Amerika untuk mengurangi jejak militernya di kawasan Timur Tengah.



WSJ, mengutip pejabat AS yang tak disebutkan namanya, melaporkan Pentagon menarik sekitar delapan baterai anti-misil Patriot dari Arab Saudi, Irak, Kuwait dan Yordania. Pentagon juga menarik sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dari Arab Saudi yang telah digunakan oleh pemerintahan Donald Trump.

Penarikan itu mencakup ratusan tentara AS yang mengoperasikan sistem dan dimulai awal bulan ini menyusul panggilan telepon 2 Juni di mana Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memberi tahu Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) tentang perubahan tersebut.

Penarikan baterai anti-misil Patriot menandai kembalinya ke tingkat pertahanan yang lebih normal di wilayah di mana AS terus mempertahankan puluhan ribu tentara bahkan ketika telah mengurangi pasukan yang dikerahkan ke Afghanistan dan Irak.

“Kami masih memiliki pangkalan kami di negara-negara mitra Teluk kami, mereka tidak ditutup, masih ada kehadiran substansial, postur substansial di kawasan itu,” kata seorang pejabat senior pertahanan kepada WSJ.

AS mengerahkan baterai dan pasukan anti-misil Patriot ke Arab Saudi—setelah serangan pesawat tak berawak Iran menghantam fasilitas minyak Saudi—dan ke Irak pada tahun 2020 setelah serentetan serangan rudal dan roket terhadap pasukan AS oleh Iran dan milisi yang didukung Iran.

Militer AS mengakui bahwa lebih dari 109 tentara AS menderita gegar otak dan cedera otak lainnya dalam serangan rudal balistik Iran di pangkalan militer Ain al-Assad di Irak setelah serangan udara AS yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani.

Presiden Joe Biden, yang mengambil alih kekuasaan dari mantan Presiden Donald Trump pada Januari, telah berusaha untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah dan para diplomat AS telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Para diplomat AS dan Iran terlibat dalam pembicaraan putaran keenam di Wina awal bulan ini ketika Iran mempertimbangkan untuk bergabung kembali dengan perjanjian 2015 yang melarangnya memperoleh senjata nuklir sebagai imbalan atas keringanan sanksi ekonomi AS.



Trump telah secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran dan memberlakukan apa yang dia sebut "kampanye tekanan maksimum” di Teheran. Menurut para pejabat Biden, kebijakan Trump itu gagal mencapai tujuan dan memiliki efek mempercepat pengembangan nuklir Iran.

Sementara itu, rakyat Iran telah memberikan suara pada hari Jumat untuk memilih seorang presiden baru yang akan menggantikan Presiden Hassan Rouhani. Presiden Rouhani yang telah memperjuangkan perjanjian nuklir dengan AS pada tahun 2015 akan lengser setelah berkuasa dua periode.