Kelompok Etnis Tertua di Myanmar Peringatkan 'Perang Besar' dengan Junta
Kamis, 01 April 2021 - 18:10 WIB
loading...
KNU dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) secara historis menjadi salah satu musuh terbesar Tatmadaw, sebutan militer. Foto/REUTERS
A
A
A
YANGON - Salah satu kelompok pemberontak etnis minoritas tertua di Myanmar telah memperingatkan konflik besar dengan militer dapat segera meletus. Mereka juga menyerukan intervensi internasional dan perlindungan terhadap masyarakat Myanmar yang terpaksa melarikan diri dari pertempuran.
Melansir Reuters pada Kamis (1/4/20210), Persatuan Nasional Karen (KNU) yang hingga 2012 melakukan salah satu pemberontakan terlama di dunia, dilaporkan sedang mempersiapkan pejuangnya untuk melakukan serangan di beberapa bidang. Permusuhan KNU dengan militer kembali terjadi setelah kudeta 1 Februari.
KNU adalah organisasi politik dominan yang mewakili komunitas etnis minoritas Karen di bagian barat daya Negara Bagian Karen, yang secara resmi dikenal sebagai Negara Bagian Kayin, berbatasan dengan Thailand.
Tujuan mereka adalah menentukan nasib sendiri untuk orang Karen di wilayah berpenduduk sekitar 1,6 juta orang, kira-kira seluas Belgia, tempat mereka menjadi etnis mayoritas.Baca juga: Utusan Khusus PBB Desak DK Bertindak Hentikan Pembantaian di Myanmar
Terpinggirkan dalam proses politik pasca kemerdekaan Burma, KNU memulai pemberontakan pada tahun 1949, yang dilancarkannya selama hampir 70 tahun. Salah satu keluhan utamanya adalah dominasi kelompok etnis Bamar atas negara dan militer Myanmar.
Kelompok ini menghasilkan pendapatan dari mengumpulkan pajak, termasuk melalui perdagangan perbatasan ilegal, dari pertambangan dan proyek pembangunan lainnya.Baca juga: Sudah 510 Tewas sejak Kudeta Myanmar, Demonstran Lakukan Serangan Sampah
KNU dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) secara historis menjadi salah satu musuh terbesar Tatmadaw, sebutan militer, dan telah lama menolak perjanjian gencatan senjata.
Aktivis menuduh tentara Myanmar melakukan kekejaman terhadap Karen, termasuk pembunuhan, pembakaran desa, kerja paksa, penyiksaan dan pemerkosaan sistematis terhadap wanita dan anak perempuan. Militer menderita banyak kerugian dalam pertempuran dengan gerilyawan Karen.
Tetapi setelah pemerintah semi-sipil memulai reformasi luas pada tahun 2011, KNU bergabung dengan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional, yang disebut-sebut sebagai langkah pertama menuju sistem federal.
Melansir Reuters pada Kamis (1/4/20210), Persatuan Nasional Karen (KNU) yang hingga 2012 melakukan salah satu pemberontakan terlama di dunia, dilaporkan sedang mempersiapkan pejuangnya untuk melakukan serangan di beberapa bidang. Permusuhan KNU dengan militer kembali terjadi setelah kudeta 1 Februari.
KNU adalah organisasi politik dominan yang mewakili komunitas etnis minoritas Karen di bagian barat daya Negara Bagian Karen, yang secara resmi dikenal sebagai Negara Bagian Kayin, berbatasan dengan Thailand.
Tujuan mereka adalah menentukan nasib sendiri untuk orang Karen di wilayah berpenduduk sekitar 1,6 juta orang, kira-kira seluas Belgia, tempat mereka menjadi etnis mayoritas.Baca juga: Utusan Khusus PBB Desak DK Bertindak Hentikan Pembantaian di Myanmar
Terpinggirkan dalam proses politik pasca kemerdekaan Burma, KNU memulai pemberontakan pada tahun 1949, yang dilancarkannya selama hampir 70 tahun. Salah satu keluhan utamanya adalah dominasi kelompok etnis Bamar atas negara dan militer Myanmar.
Kelompok ini menghasilkan pendapatan dari mengumpulkan pajak, termasuk melalui perdagangan perbatasan ilegal, dari pertambangan dan proyek pembangunan lainnya.Baca juga: Sudah 510 Tewas sejak Kudeta Myanmar, Demonstran Lakukan Serangan Sampah
KNU dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) secara historis menjadi salah satu musuh terbesar Tatmadaw, sebutan militer, dan telah lama menolak perjanjian gencatan senjata.
Aktivis menuduh tentara Myanmar melakukan kekejaman terhadap Karen, termasuk pembunuhan, pembakaran desa, kerja paksa, penyiksaan dan pemerkosaan sistematis terhadap wanita dan anak perempuan. Militer menderita banyak kerugian dalam pertempuran dengan gerilyawan Karen.
Tetapi setelah pemerintah semi-sipil memulai reformasi luas pada tahun 2011, KNU bergabung dengan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional, yang disebut-sebut sebagai langkah pertama menuju sistem federal.
(esn)
Lihat Juga :
