Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Malaysia Usir Seluruh Diplomat Korut dan Tutup Kedutaannya di Pyongyang
loading...
Situasi di Kedutaan Korea Utara di Malaysia setelah hubungan diplomatik kedua negara putus, Jumat (19/3/2021). Foto/The Star
A
A
A
KUALA LUMPUR - Malaysia mengusir seluruh diplomat Korea Utara (Korut) dengan memerintahkan mereka untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam sejak Jumat sore. Pihak Kuala Lumpur juga secara resmi mengumumkan penutupan kedutaannya di Pyongyang.
Keputusan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Malaysia sebagai respons atas pemutusan hubungan diplomatik Korea Utara atau DPRK beberapa jam sebelumnya.
Rusaknya hubungan bilateral ini menyusul keputusan pengadilan Malaysia untuk mengekstradisi warga negara Korea Utara, Mun Chol Myong, ke Amerika Serikat (AS) pada 17 Maret, setelah bandingnya terhadap ekstradisi ditolak pada awal bulan. Pria Korea Utara yang tinggal di Malaysia itu diekstradisi ke Amerika untuk menghadapi tuduhan pencucian uang.
"Pemerintah akan mengeluarkan perintah bagi semua staf diplomatik dan tanggungan mereka di Kedutaan Besar DPRK di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam dari hari ini, 19 Maret 2021," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat.
Pengumuman itu menambahkan bahwa keputusan Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik sekarang memaksa Kuala Lumpur untuk menutup Kedutaan Besar Malaysia di Pyongyang, yang telah ditutup sementara sejak pembunuhan Kim Jong-nam oleh DPRK pada Februari 2017.
"Malaysia berhak untuk menanggapi keputusan DPRK untuk melindungi kedaulatan kami dan untuk melindungi kepentingan nasional kami," lanjut kementerian itu. Kementerian itu percaya posisinya akan "sepenuhnya dihargai dan dipahami oleh teman-teman kami dan mitra”.
"Malaysia sangat menyesalkan pendekatan Pyongyang terhadap ekstradisi tersebut," lanjut pengumuman kementerian itu, dengan mencatat bahwa pihaknya selalu menganggap DPRK sebagai mitra dekat sejak pembentukan hubungan diplomatik sekitar empat dekade sebelumnya.
“Malaysia telah gigih dalam mengejar upaya konkret untuk memperkuat hubungan kami dengan DPRK bahkan setelah pembunuhan Kim Jong-nam yang menyedihkan pada tahun 2017,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Keputusan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Malaysia sebagai respons atas pemutusan hubungan diplomatik Korea Utara atau DPRK beberapa jam sebelumnya.
Rusaknya hubungan bilateral ini menyusul keputusan pengadilan Malaysia untuk mengekstradisi warga negara Korea Utara, Mun Chol Myong, ke Amerika Serikat (AS) pada 17 Maret, setelah bandingnya terhadap ekstradisi ditolak pada awal bulan. Pria Korea Utara yang tinggal di Malaysia itu diekstradisi ke Amerika untuk menghadapi tuduhan pencucian uang.
"Pemerintah akan mengeluarkan perintah bagi semua staf diplomatik dan tanggungan mereka di Kedutaan Besar DPRK di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam dari hari ini, 19 Maret 2021," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat.
Pengumuman itu menambahkan bahwa keputusan Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik sekarang memaksa Kuala Lumpur untuk menutup Kedutaan Besar Malaysia di Pyongyang, yang telah ditutup sementara sejak pembunuhan Kim Jong-nam oleh DPRK pada Februari 2017.
"Malaysia berhak untuk menanggapi keputusan DPRK untuk melindungi kedaulatan kami dan untuk melindungi kepentingan nasional kami," lanjut kementerian itu. Kementerian itu percaya posisinya akan "sepenuhnya dihargai dan dipahami oleh teman-teman kami dan mitra”.
"Malaysia sangat menyesalkan pendekatan Pyongyang terhadap ekstradisi tersebut," lanjut pengumuman kementerian itu, dengan mencatat bahwa pihaknya selalu menganggap DPRK sebagai mitra dekat sejak pembentukan hubungan diplomatik sekitar empat dekade sebelumnya.
“Malaysia telah gigih dalam mengejar upaya konkret untuk memperkuat hubungan kami dengan DPRK bahkan setelah pembunuhan Kim Jong-nam yang menyedihkan pada tahun 2017,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Explore More