Kabur dari Keganasan Junta, Warga Myanmar Minta Perlindungan Milisi
Kamis, 18 Maret 2021 - 22:37 WIB
loading...
Tentara Thailand berpatroli di perbatasan dengan Myanmar. Foto/Reuters
A
A
A
MAE SOT - Ratusan orang telah meninggalkan kota-kota di Myanmar sejak kudeta militer bulan lalu. Mereka berlindung di daerah-daerah yang dikendalikan oleh milisi etnis di perbatasan Thailand . Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pejabat dari salah satu kelompok tersebut, saat Thailand bersiap untuk menghadapi gelombang pengungsi.
Seorang pejabat dari Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah memerangi tentara Myanmar selama beberapa dekade, mengatakan hampir seribu orang berlindung di dalam wilayah yang dikuasai KNU.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak-hak sipil di Myanmar, pasukan keamanan negara itu telah menewaskan sedikitnya 217 orang dalam tindakan keras mereka terhadap kelompok oposisi anti kudeta.
Baca juga: Paus: 'Bahkan Saya Berlutut di Jalan-jalan Myanmar dan Bilang Hentikan Kekerasan'
"Ratusan orang sekarang berada di daerah kami," kata Padoh Saw Taw Nee, kepala urusan luar negeri KNU, dalam sebuah wawancara.
"Beberapa adalah pemimpin pemogokan, beberapa terlibat dalam CDM (pembangkangan sipil), staf pemerintah ... polisi pembelot serta militer dan kemudian juga beberapa anggota parlemen (anggota parlemen) dan dokter," tuturnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/3/2021).
Seorang pejabat dari Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah memerangi tentara Myanmar selama beberapa dekade, mengatakan hampir seribu orang berlindung di dalam wilayah yang dikuasai KNU.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak-hak sipil di Myanmar, pasukan keamanan negara itu telah menewaskan sedikitnya 217 orang dalam tindakan keras mereka terhadap kelompok oposisi anti kudeta.
Baca juga: Paus: 'Bahkan Saya Berlutut di Jalan-jalan Myanmar dan Bilang Hentikan Kekerasan'
"Ratusan orang sekarang berada di daerah kami," kata Padoh Saw Taw Nee, kepala urusan luar negeri KNU, dalam sebuah wawancara.
"Beberapa adalah pemimpin pemogokan, beberapa terlibat dalam CDM (pembangkangan sipil), staf pemerintah ... polisi pembelot serta militer dan kemudian juga beberapa anggota parlemen (anggota parlemen) dan dokter," tuturnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/3/2021).
Lihat Juga :