Trump Pecat Inspektur Jenderal yang Selidiki Penjualan Senjata ke Saudi
Selasa, 19 Mei 2020 - 11:16 WIB
loading...
A
A
A
Para anggota Parlemen telah menuntut agar Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri menyerahkan semua dokumen terkait pemecatan Linick pada hari Jumat.
Keputusan Trump untuk memecat Linick langsung memicu tuduhan dari Demokrat bahwa presiden berusaha untuk menghapus akuntabilitas dan melanjutkan pembersihan inspektur jenderal independen yang dipandang sebagai pejabat yang tidak cukup loyal kepadanya. (Baca: Pakar: Ekonomi Jatuh, Era Arab Saudi Berduit Berakhir )
Seorang ajudan Kongres mengatakan pejabat Departemen Luar Negeri baru-baru ini diberitahu tentang kesimpulan Linick dalam penyelidikannya perihal penjualan senjata ke Saudi, dan bahwa Pompeo menolak untuk duduk wawancara dengan Kantor Inspektur Jenderal. Para pejabat Departemen Luar Negeri belum bersedia berkomentar atas laporan ini.
Presiden Trump berada di bawah pengawasan ketat tahun lalu karena menyatakan darurat nasional untuk menjual senjata kepada Kerajaan Arab Saudi, suatu langkah yang dimaksudkan untuk menghindari persetujuan dari Kongres yang berkantor di Capitol Hill.
Undang-undang saat ini mewajibkan cabang eksekutif untuk secara resmi memberi tahu Kongres tentang niat menjual senjata ke negara asing, di mana DPR (Parlemen) dan Senat memiliki waktu 30 hari untuk memilih untuk menghentikan penjualan.
“(Apa) pembenaran hukum untuk keadaan darurat ini? Karena tidak ada keadaan darurat pada akhir hari yang dapat dibenarkan untuk penjualan senjata, tetapi menghindari peran Kongres dalam menasihati dan menyetujui penjualan senjata ke negara-negara asing jelas merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh sekretaris negara," Kata Menendez pada hari Senin di MSNBC.
Keputusan Trump untuk memecat Linick langsung memicu tuduhan dari Demokrat bahwa presiden berusaha untuk menghapus akuntabilitas dan melanjutkan pembersihan inspektur jenderal independen yang dipandang sebagai pejabat yang tidak cukup loyal kepadanya. (Baca: Pakar: Ekonomi Jatuh, Era Arab Saudi Berduit Berakhir )
Seorang ajudan Kongres mengatakan pejabat Departemen Luar Negeri baru-baru ini diberitahu tentang kesimpulan Linick dalam penyelidikannya perihal penjualan senjata ke Saudi, dan bahwa Pompeo menolak untuk duduk wawancara dengan Kantor Inspektur Jenderal. Para pejabat Departemen Luar Negeri belum bersedia berkomentar atas laporan ini.
Presiden Trump berada di bawah pengawasan ketat tahun lalu karena menyatakan darurat nasional untuk menjual senjata kepada Kerajaan Arab Saudi, suatu langkah yang dimaksudkan untuk menghindari persetujuan dari Kongres yang berkantor di Capitol Hill.
Undang-undang saat ini mewajibkan cabang eksekutif untuk secara resmi memberi tahu Kongres tentang niat menjual senjata ke negara asing, di mana DPR (Parlemen) dan Senat memiliki waktu 30 hari untuk memilih untuk menghentikan penjualan.
“(Apa) pembenaran hukum untuk keadaan darurat ini? Karena tidak ada keadaan darurat pada akhir hari yang dapat dibenarkan untuk penjualan senjata, tetapi menghindari peran Kongres dalam menasihati dan menyetujui penjualan senjata ke negara-negara asing jelas merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh sekretaris negara," Kata Menendez pada hari Senin di MSNBC.
Lihat Juga :
