Bantu Atasi Krisis Myanmar, RI Tegaskan akan Tetap Berpegang pada Prinsip ASEAN
Rabu, 17 Februari 2021 - 17:00 WIB
loading...
Diplomat senior Indonesia itu mengatakan, dia dan Eryan sepakat bahwa prinsip-prinsip ASEAN harus tetap dipegang teguh pada saat membantu Myanmar. Foto/Kemlu RI
A
A
A
BANDAR SERI BEGAWAN - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof untuk membahas situasi Myanmar. Brunei saat ini memegang keketuaan ASEAN .
Retno menuturkan, dia dan Eryan melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar dan bagaimana ASEAN dapat berperan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi.
Dia menuturkan, banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya soal Myanmar, termasuk Indonesia.Baca juga: Militer Myanmar Bersikeras Aksi Mereka Bukan Kudeta
"Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia dan ASEAN terutama, untuk membantu Myanmar keluar dari situasi ini," ucap Retno pada Rabu (16/2/2021).
Diplomat senior Indonesia itu mengatakan, dia dan Eryan sepakat bahwa prinsip-prinsip ASEAN harus tetap dipegang teguh pada saat membantu Myanmar.
"Prinsip-prinsip yang kita paham untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip tanpa intervensi, mengutamakan pendekatan konstruktif, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif," ujarnya.
Menurut Retno, sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter.
Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter mengatakan bahwa untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta memajukan dan melindungi HAM, dan kebebasan fundamental.
"Artikel inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini," jelasnya.
Retno mengatakan, dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Salah satunya adalah Resolusi Sesi Khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai implikasi HAM dalam krisis Myanmar.
Dirinya menambahkan bahwa dukungan juga disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri negara lain dan juga Utusan Khusus PBB untuk Myanmar. Retno menyebut, dukungan itu disampaikan saat mereka melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan dirinya.Baca juga: Protes Kudeta Myanmar Terus Berlangsung, Pendukung Desak Aung San Suu Kyi Dibebaskan
"Dalam kaitan inilah sudah menjadi kewajiban Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN," tukasnya.
Retno menuturkan, dia dan Eryan melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar dan bagaimana ASEAN dapat berperan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi.
Dia menuturkan, banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya soal Myanmar, termasuk Indonesia.Baca juga: Militer Myanmar Bersikeras Aksi Mereka Bukan Kudeta
"Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia dan ASEAN terutama, untuk membantu Myanmar keluar dari situasi ini," ucap Retno pada Rabu (16/2/2021).
Diplomat senior Indonesia itu mengatakan, dia dan Eryan sepakat bahwa prinsip-prinsip ASEAN harus tetap dipegang teguh pada saat membantu Myanmar.
"Prinsip-prinsip yang kita paham untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip tanpa intervensi, mengutamakan pendekatan konstruktif, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif," ujarnya.
Menurut Retno, sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter.
Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter mengatakan bahwa untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta memajukan dan melindungi HAM, dan kebebasan fundamental.
"Artikel inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini," jelasnya.
Retno mengatakan, dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Salah satunya adalah Resolusi Sesi Khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai implikasi HAM dalam krisis Myanmar.
Dirinya menambahkan bahwa dukungan juga disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri negara lain dan juga Utusan Khusus PBB untuk Myanmar. Retno menyebut, dukungan itu disampaikan saat mereka melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan dirinya.Baca juga: Protes Kudeta Myanmar Terus Berlangsung, Pendukung Desak Aung San Suu Kyi Dibebaskan
"Dalam kaitan inilah sudah menjadi kewajiban Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
