Biden Terpukul oleh Kudeta Militer, AS Tinjau Bantuan untuk Myanmar

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) akan melakukan peninjauan bantuan luar negerinya ke Myanmar .

Baca Juga: Indonesia Pasang Target Jadi Lima Negara Berkembang dengan Tol Terpanjang

Langkah ini setelah AS resmi memutuskan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar merupakan kudeta.



Presiden AS Joe Biden mengancam memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih termasuk Peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Senin pagi.



Washington belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan.

Lihat infografis: Jenderal Min Aung Hlaing: Dari Genosida Hingga Kudeta

“Atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, berusaha menelepon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi dia tidak dapat terhubung,” ujar seorang pejabat AS pada Selasa (2/2).

Lihat video: Rekam Kudeta Militer Pakai Musik Bang Jago, Dapat Senyum Kepala Polisi

Sesuai hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis membatasi bantuan AS untuk negara terkait.

Kudeta tersebut merupakan pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan China.

Banyak dari tim kebijakan Asia Biden adalah veteran pemerintahan Barack Obama, yang setelah meninggalkan jabatannya pada 2016 memuji pekerjaannya mengakhiri beberapa dekade pemerintahan militer di Myanmar sebagai pencapaian kebijakan luar negeri yang penting.

Baca juga: Biden Teken Perintah Eksekutif Batalkan Kebijakan Imigrasi Era Trump

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Amerika Serikat memberikan hampir USD135 juta bantuan bilateral kepada Myanmar pada 2020 tetapi hanya "sebagian kecil" dari itu yang langsung diberikan kepada pemerintah.

Para pejabat sedang meninjau bantuan itu, tetapi mengatakan bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.

Baca Juga: Van Dijk Butuh Keajaiban untuk Kembali ke Lapangan Musim Ini

“Perhatian pertama kami saat kami melakukan peninjauan itu adalah untuk memastikan bahwa kami tidak melakukan apa pun yang akan mempengaruhi orang-orang Burma yang telah lama menderita, termasuk Rohingya,” ujar Price dalam penjelasan singkat.

“Pejabat AS juga melakukan peninjauan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar dan perusahaan yang terkait dengan mereka,” papar dia.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS memberi pengarahan kepada staf dari komite hubungan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat pada Senin tentang situasi tersebut tetapi tidak meninjau sanksi baru.

Baca Juga: Inilah Kata Uros Jurisic Hina Islam Bikin Shamil Musaev Membantingnya

“Pejabat AS mencoba bekerja dengan aliansi Eropa dan Asia yang memiliki kontak dengan militer Myanmar, tetapi tidak membuat banyak kemajuan,” kata seorang anggota parlemen.

Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell, yang memiliki hubungan dekat dengan Suu Kyi, mengatakan dia telah berbicara dengan Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Senin tentang situasi di Myanmar.

McConnell mendesak pemerintahan Biden agar "membebankan harga yang mahal pada militer untuk serangan terhadap demokrasi itu."