AS Segera Tetapkan Gerakan Houthi Yaman sebagai Kelompok Teroris Asing

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) berencana menetapkan gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengungkapkan itu sebagai langkah yang dikhawatirkan para diplomat dan kelompok bantuan dapat mengancam pembicaraan damai.

Langkah AS itu dapat mempersulit upaya memerangi krisis kemanusiaan terbesar di dunia yang kini terjadi di Yaman.

Keputusan memasukkan kelompok yang didukung Iran itu dalam daftar hitam, pertama kali dilaporkan oleh Reuters beberapa jam sebelumnya. (Baca Juga: Putri Rafsanjani: Intervensi Iran di Suriah Tewaskan 500.000 Orang)

Langkah ini muncul ketika pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden bersiap mengambil alih dari pemerintahan Donald Trump pada 20 Januari. (Lihat Infografis: Deretan Tragedi Kecelakaan Pesawat Paling Mengerikan)

Seorang pemimpin Houthi mengatakan dalam posting Twitter bahwa gerakan tersebut berhak menanggapi tindakan apa pun yang diambil AS. (Lihat Video: PPKM Berlaku Hari Ini, Suasana di Stasiun Pasar Senen Sepi)

Houthi telah memerangi pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman sejak 2015.



"Departemen Luar Negeri (Deplu) akan memberi tahu Kongres tentang niat saya menunjuk Ansar Allah, kadang-kadang disebut sebagai Houthi, sebagai Organisasi Teroris Asing," ungkap Pompeo dalam pernyataannya, dilansir Reuters.

“Saya juga bermaksud menunjuk tiga pemimpin Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi, dan Abdullah Yahya al Hakim, sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus,” papar dia.

Pemerintahan Trump telah menumpuk sanksi terkait Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Hal ini mendorong beberapa sekutu Biden dan pengamat luar menyimpulkan bahwa para pembantu Trump berusaha mempersulit pemerintahan yang baru untuk terlibat kembali dengan Iran dan bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran.

"Kebijakan pemerintahan Trump dan perilakunya adalah teroris," tweet pejabat Houthi Mohammed Ali al-Houthi.

Dia menegaskan, "Kami berhak menanggapi setiap penetapan yang dikeluarkan pemerintahan Trump atau pemerintahan apa pun."

Di Teheran, ketika ditanya tentang langkah AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, “Tampaknya pemerintah AS yang bangkrut mungkin mencoba semakin menodai citra Amerika Serikat di hari-hari yang tersisa dan meracuni warisan Amerika.”

Berbagai kelompok bantuan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kemungkinan penetapan itu.

Menurut Guterres, Yaman berada dalam bahaya kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia selama beberapa dekade terakhir.

Pompeo mengatakan Amerika Serikat berencana mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak kegiatan kemanusiaan dan impor ke Yaman, di mana 80% populasinya membutuhkan bantuan.

Kemlu pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mendukung rencana AS tersebut dan menyerukan "tekanan politik dan hukum" lebih lanjut pada Houthi.

Arab Saudi yang telah diserang sejumlah rudal dan drone lintas batas Houthi, belum berkomentar tentang langkah AS tersebut.