Penguatan Sektor Kesehatan hingga Perlindungan WNI Jadi Fokus Diplomasi RI pada 2021
Rabu, 06 Januari 2021 - 17:22 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengungkap beberapa fokus diplomasi Indonesia pada tahun 2021. Foto/Tangkap Layar/Kemlu RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengungkap beberapa fokus diplomasi Indonesia pada tahun 2021. Fokus diplomasi Indonesia pada 2021 mencakup sektor kesehatan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
Retno menuturkan, fokus pertama membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Dia mengatakan, ini akan mencakup realisasi komitmen vaksin, baik melalui kerjasama bilateral, maupun multilateral. ( Baca juga: Menlu Sebut Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Sebanyak 396 Orang )
"Penguatan kerjasama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan. Penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan dan penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan maupun global," ucapnya, saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM).
Fokus kedua, jelas Retno, adalah mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan. Ini antara lain, Mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya, lalu mendorong perluasan investasi masuk ke Indonesia.
"Perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi IK-CEPA, implementasi IA-CEPA, finalisasi IEU-CEPA dan Indonesia-Turkey CEPA on trade in goods," ungkapnya pada Rabu (6/1/2021).
"Dimulainya perundingan PTA/FTA dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom, penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritius, Fiji dan PNG. Lalu, perundingan FTA Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union) dan pembuatan Kesepakatan Perdagangan Terbatas dengan Amerika Serikat (AS)," sambungnya.
Selain itu, memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM. Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit dan mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.
Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan WNI. Di mana, Retno menyebut, ini akan dilakukan melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, lalu MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
"Melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia, dengan memperkuat data WNI yang akurat, melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Pusat Operasi Data Terintegrasi akan dibangun," ujarnya.
Keempat adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Retno mengatakan, terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Penilaian Kebutuhan Komprehensif dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
Indonesia, tegasnya, akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State. Indonesia juga, papar Retno, akan terus memajukan kerja sama konkrit dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
"Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, antara lain melalui penyampaian Universal Periodic Review (UPR) untuk ke-4 kalinya. Proses menuju ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (CPED)," ungkapnya.
"Menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue. Pelaksanaan RANHAM generasi ke-5 dengan fokus percepatan pemajuan dan penghormatan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat," jelas Retno. ( Baca juga: DPR Minta Pemerintah Pastikan Pemilik Drone dan Segera Lakukan Diplomasi )
Dia kemudian mengatakan, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan dengan mempersiapkan ketuanrumahan Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022, menyelenggarakan pertemuan kedua Konferensi Regional tentang Bantuan Kemanusiaan dan Konferensi Regional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
"Mulai tahun ini Indonesia akan memulai keanggotaannya pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Beberapa prioritas Indonesia antara lain, memajukan agenda pemulihan ekonomi dan ketahanan sosial, memperkuat sektor UMKM pasca pandemi, mendorong pencapaian SDGs pasca pandemi antara lain dengan mendorong mekanisme pembiayaan campuran inovatif," tukasnya.
Retno menuturkan, fokus pertama membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Dia mengatakan, ini akan mencakup realisasi komitmen vaksin, baik melalui kerjasama bilateral, maupun multilateral. ( Baca juga: Menlu Sebut Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Sebanyak 396 Orang )
"Penguatan kerjasama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan. Penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan dan penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan maupun global," ucapnya, saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM).
Fokus kedua, jelas Retno, adalah mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan. Ini antara lain, Mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya, lalu mendorong perluasan investasi masuk ke Indonesia.
"Perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi IK-CEPA, implementasi IA-CEPA, finalisasi IEU-CEPA dan Indonesia-Turkey CEPA on trade in goods," ungkapnya pada Rabu (6/1/2021).
"Dimulainya perundingan PTA/FTA dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom, penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritius, Fiji dan PNG. Lalu, perundingan FTA Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union) dan pembuatan Kesepakatan Perdagangan Terbatas dengan Amerika Serikat (AS)," sambungnya.
Selain itu, memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM. Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit dan mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.
Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan WNI. Di mana, Retno menyebut, ini akan dilakukan melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, lalu MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
"Melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia, dengan memperkuat data WNI yang akurat, melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Pusat Operasi Data Terintegrasi akan dibangun," ujarnya.
Keempat adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Retno mengatakan, terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Penilaian Kebutuhan Komprehensif dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
Indonesia, tegasnya, akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State. Indonesia juga, papar Retno, akan terus memajukan kerja sama konkrit dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
"Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, antara lain melalui penyampaian Universal Periodic Review (UPR) untuk ke-4 kalinya. Proses menuju ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (CPED)," ungkapnya.
"Menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue. Pelaksanaan RANHAM generasi ke-5 dengan fokus percepatan pemajuan dan penghormatan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat," jelas Retno. ( Baca juga: DPR Minta Pemerintah Pastikan Pemilik Drone dan Segera Lakukan Diplomasi )
Dia kemudian mengatakan, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan dengan mempersiapkan ketuanrumahan Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022, menyelenggarakan pertemuan kedua Konferensi Regional tentang Bantuan Kemanusiaan dan Konferensi Regional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
"Mulai tahun ini Indonesia akan memulai keanggotaannya pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Beberapa prioritas Indonesia antara lain, memajukan agenda pemulihan ekonomi dan ketahanan sosial, memperkuat sektor UMKM pasca pandemi, mendorong pencapaian SDGs pasca pandemi antara lain dengan mendorong mekanisme pembiayaan campuran inovatif," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
