AS Pertimbangkan Beri Kekebalan Hukum pada Putra Mahkota Arab Saudi
Rabu, 23 Desember 2020 - 07:25 WIB
loading...
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) . Calon raja Saudi itu sedang digugat di Amerika atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap seorang perwira intelijen Saudi yang melarikan diri ke Kanada.
The Washington Post melaporkan pemerintah Saudi telah meminta agar MBS dilindungi oleh pemerintah AS dari tanggung jawab dalam gugatan kasus yang diajukan awal tahun ini oleh Saad al-Jabri, mantan perwira intelijen yang juga mantan pejabat kementerian dalam negeri Saudi. Al-Jabri sebelum melarikan diri adalah penasihat putra mahkota yang digulingkan; Mohammad bin Nayef. (Baca: MBS Bantah Kirim Tim Pembunuh untuk Habisi Mantan Mata-mata Saudi di Kanada )
Jabri, yang dicirikan dalam gugatan hukum sebagai "mitra tepercaya para pejabat intelijen AS", mengklaim bahwa MBS mengirim tim pembunuh 50 orang yang dijuluki "Pasukan Harimau" pada Oktober 2018—hanya dua minggu setelah pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi.
Menurut Washington Post, Departemen Luar Negeri mengirim daftar pertanyaan kepada pengacara Jabri yang meminta pendapat hukum mereka tentang apakah AS harus mengabulkan permintaan Arab Saudi untuk memberikan kekebalan hukum kepada MBS.
Surat kabar itu melaporkan bahwa rekomendasi Departemen Luar Negeri juga dapat menyebabkan penghapusan status terdakwa MBS dalam kasus lain yang baru-baru ini diajukan di AS, termasuk gugatan atas pembunuhan Khashoggi.
Presiden AS Donald Trump, yang hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk berkuasa, telah menjadi pendukung kuat dan vokal Putra Mahkota MBS. (Baca juga: Imbas Bom Pemakaman Jeddah, MBS Bersumpah Terapkan 'Tangan Besi' )
Trump telah menghindari mengkritik terhadap MBS atas pelanggaran hak asasi manusia kerajaan, menghindar dari menyalahkan kerajaan atas pembunuhan Khashoggi, dan juga memblokir upaya Kongres Amerika untuk mengecam pemerintah Saudi.
Putra tertua al-Jabri, Khalid, mengatakan dukungan AS untuk permohonan Saudi dapat membuka jalan bagi kerajaan untuk mengejar upaya pembunuhan di masa depan di tanah asing.
"Jika (kekebalan hukum) diberikan, AS pada dasarnya akan memberikan kekebalan MBS atas tindakan yang berhasil membunuh Jamal Khashoggi dan gagal membunuh ayah saya," kata Khalid al-Jabri kepada Washington Post, Selasa (22/12/2020).
"Kurangnya akuntabilitas adalah satu hal, tetapi membiarkan impunitas melalui kekebalan adalah seperti mengeluarkan izin untuk membunuh."
Al-Jabri, yang dilaporkan menjadi perantara utama untuk agen mata-mata barat, mencari perlindungan di Kanada pada tahun 2017, hanya beberapa hari sebelum mantan bosnya, Mohammad bin Nayef, digulingkan oleh MBS, dalam kudeta istana.
Middle East Eye pertama kali melaporkan pada Maret bahwa setelah melarikan diri dari Riyadh pada 2017, al-Jabri "dikejar" oleh otoritas Saudi yang bersedia "melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali".
Sejak melarikan diri dari kerajaan, Riyadh telah mengeluarkan red notice Interpol meminta kepulangannya—yang sejak itu diberhentikan oleh badan tersebut karena bersifat politis. Riyadh juga mendesak negara lain untuk mengirimnya kembali ke kerajaan, dan menuduh mantan perwira intelijen itu melakukan korupsi.
The Washington Post melaporkan pemerintah Saudi telah meminta agar MBS dilindungi oleh pemerintah AS dari tanggung jawab dalam gugatan kasus yang diajukan awal tahun ini oleh Saad al-Jabri, mantan perwira intelijen yang juga mantan pejabat kementerian dalam negeri Saudi. Al-Jabri sebelum melarikan diri adalah penasihat putra mahkota yang digulingkan; Mohammad bin Nayef. (Baca: MBS Bantah Kirim Tim Pembunuh untuk Habisi Mantan Mata-mata Saudi di Kanada )
Jabri, yang dicirikan dalam gugatan hukum sebagai "mitra tepercaya para pejabat intelijen AS", mengklaim bahwa MBS mengirim tim pembunuh 50 orang yang dijuluki "Pasukan Harimau" pada Oktober 2018—hanya dua minggu setelah pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi.
Menurut Washington Post, Departemen Luar Negeri mengirim daftar pertanyaan kepada pengacara Jabri yang meminta pendapat hukum mereka tentang apakah AS harus mengabulkan permintaan Arab Saudi untuk memberikan kekebalan hukum kepada MBS.
Surat kabar itu melaporkan bahwa rekomendasi Departemen Luar Negeri juga dapat menyebabkan penghapusan status terdakwa MBS dalam kasus lain yang baru-baru ini diajukan di AS, termasuk gugatan atas pembunuhan Khashoggi.
Presiden AS Donald Trump, yang hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk berkuasa, telah menjadi pendukung kuat dan vokal Putra Mahkota MBS. (Baca juga: Imbas Bom Pemakaman Jeddah, MBS Bersumpah Terapkan 'Tangan Besi' )
Trump telah menghindari mengkritik terhadap MBS atas pelanggaran hak asasi manusia kerajaan, menghindar dari menyalahkan kerajaan atas pembunuhan Khashoggi, dan juga memblokir upaya Kongres Amerika untuk mengecam pemerintah Saudi.
Putra tertua al-Jabri, Khalid, mengatakan dukungan AS untuk permohonan Saudi dapat membuka jalan bagi kerajaan untuk mengejar upaya pembunuhan di masa depan di tanah asing.
"Jika (kekebalan hukum) diberikan, AS pada dasarnya akan memberikan kekebalan MBS atas tindakan yang berhasil membunuh Jamal Khashoggi dan gagal membunuh ayah saya," kata Khalid al-Jabri kepada Washington Post, Selasa (22/12/2020).
"Kurangnya akuntabilitas adalah satu hal, tetapi membiarkan impunitas melalui kekebalan adalah seperti mengeluarkan izin untuk membunuh."
Al-Jabri, yang dilaporkan menjadi perantara utama untuk agen mata-mata barat, mencari perlindungan di Kanada pada tahun 2017, hanya beberapa hari sebelum mantan bosnya, Mohammad bin Nayef, digulingkan oleh MBS, dalam kudeta istana.
Middle East Eye pertama kali melaporkan pada Maret bahwa setelah melarikan diri dari Riyadh pada 2017, al-Jabri "dikejar" oleh otoritas Saudi yang bersedia "melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali".
Sejak melarikan diri dari kerajaan, Riyadh telah mengeluarkan red notice Interpol meminta kepulangannya—yang sejak itu diberhentikan oleh badan tersebut karena bersifat politis. Riyadh juga mendesak negara lain untuk mengirimnya kembali ke kerajaan, dan menuduh mantan perwira intelijen itu melakukan korupsi.
(min)
Lihat Juga :
