Dewan Keamanan PBB Enggan Bertindak Soal Pembunuhan Fakhrizadeh

NEW YORK - Hanya beberapa jam setelah pembunuhan pakar nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh, Teheran mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam pembunuhan itu dan mengambil tindakan pada para pelakunya.

Namun para diplomat menyatakan desakan Iran itu tampaknya tak mendapat tanggapan.

Setidaknya, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dapat membahas pembunuhan Fakhrizadeh secara tertutup jika ada anggota yang meminta pertemuan itu. Mereka juga dapat membuat konsensus pernyataan dalam masalah itu.

Namun Duta Desar (Dubes) Afrika Selatan untuk PBB, Jerry Matjila, yang kini menjabat presiden Dewan Keamanan PBB untuk Desember, mengatakan tidak ada anggota yang sejauh ini meminta untuk membahas pembunuhan tersebut atau Iran secara umum. (Baca Juga: Iran Sebar Foto Empat Tersangka Pembunuhan Fakhrizadeh)

Para diplomat juga mengatakan belum ada pembahasan tentang pernyataan itu. (Lihat Infografis: Turki Miliki Jembatan Lebih Tinggi dari Menara Eiffel)

Dewan Keamanan bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki kemampuan mengizinkan tindakan militer dan menjatuhkan sanksi. (Lihat Video: Warga Lumajang Mengungsi Akibat Letusan Gunung Semeru)



Tetapi langkah-langkah tersebut membutuhkan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, Rusia atau China.

Meskipun tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Fakhrizadeh, Iran menuduh Israel sebagai dalangnya. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar.

Amerika Serikat secara tradisional melindungi Israel dari tindakan apa pun di Dewan Keamanan PBB. Washington menolak berkomentar tentang pembunuhan ilmuwan tersebut.

Penyelidik PBB tentang eksekusi ekstra-yudisial, Agnes Callamard, mengatakan pada Jumat bahwa banyak pertanyaan seputar pembunuhan Fakhrizadeh, tetapi dia menyebut definisi pembunuhan yang ditargetkan itu di luar wilayah konflik bersenjata.

“Pembunuhan semacam itu adalah pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang melarang perampasan hidup secara sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan secara ekstrateritorial di masa damai," papar tweet Callamard.

Iran juga menyampaikan surat pada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. “Sebagai tanggapan, Guterres mendesak pengekangan dan mengutuk setiap pembunuhan atau pembunuhan ekstra-yudisial," papar juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Sabtu.

Dewan Keamanan akan bertemu pada 22 Desember untuk sidang dua kali setahun mengenai kepatuhan pada resolusi terkait kesepakatan nuklir 2015 antara kekuatan dunia dan Iran.

Setiap anggota Dewan Keamanan PBB atau Iran dapat memilih untuk mengangkat isu pembunuhan Fakhrizadeh selama pertemuan itu.