Jadi Menlu, Tugas Blinken Pulihkan Kepemimpinan AS di Panggung Global
loading...
Antony Blinken. Foto/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden terus bergerak cepat dengan segera mengumumkan formasi kabinetnya. Biden diperkirakan akan menunjuk Antony Blinken sebagai menteri luar negeri.
![Jadi Menlu, Tugas Blinken Pulihkan Kepemimpinan AS di Panggung Global]()
Kandidat Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengungkapkan kepada ABC bahwa Biden akan mengumumkan sejumlah menterinya pada Selasa (hari ini). Namun, tim transisi Biden menolak berkomentar. Klain juga melanjutkan Biden kemungkinan akan mengumumkan jajaran kabinetnya pekan ini di mulai dari menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri luar negeri (menlu). (Baca: Apakah Amal Bisa Mengubah Takdir?)
Biden diperkirakan akan menunjuk Antony Blinken sebagai menteri luar negeri. Blinken selama ini merupakan orang yang dekat dengan tim transisi presiden terpilih. Blinken pun memiliki tugas utama untuk membatalkan sebagian besar kebijakan luar negeri "America First" yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Biden juga memiliki diplomat senior AS Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar AS untuk PBB. Thomas-Greenfield sebelumnya pernah menduduki posisi sebagai diplomat pada pemerintahan mantan presiden Barack Obama. Perempuan kulit hitam itu juga akan membantu janji kabinet Biden yang memiliki lebih banyak keragaman ras.
Tugas utama Blinken adalah memulihkan kepemimpinan AS di panggung global. Itu kenapa Biden memilih Blinken dan Thomas-Greenfield yang memiliki karier panjang di bidang diplomat. Mereka akan bekerja sama dengan Jake Sullivan, penasihat politik luar negeri Biden, yang akan ditunjuk sebagai penasihat keamanan nasional.
Akhir pekan lalu, Biden juga sudah menunjuk menteri keuangan, tapi tidak diungkapkan ke publik. Menurut media massa lokal, posisi itu telah diamanahkan kepada mantan Kepala Bank Sentral AS The Fed Janet Yellen. Sejauh ini, tim sukses dan anggota Partai Demokrat menolak buka suara terkait isu ini.
Sementara itu, pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) tahun depan akan berbeda dengan sebelumnya. Selain diterapkan protokol kesehatan yang ketat, jumlah tamu undangan yang hadir juga akan dibatasi. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka)
Klain mengatakan skala acara pelantikan presiden terpilih AS Joe Biden akan diperkecil. Hal itu untuk mengantisipasi penumpukan massa di satu titik. Maklum, saat ini, jumlah pasien meninggal akibat virus korona Covid-19 di AS terus meningkat menjadi 256.000.
“Kami tahu masyarakat pendukung Biden ingin turut serta memeriahkan pelantikan,” ujar Klain, dikutip Reuters. “Tapi, kami tidak mungkin melakukannya untuk saat ini mengingat masyarakat AS masih menghadapi pandemi. Kami akan mencoba mencari cara agar acara ini berjalan aman.”
Klain juga kembali mendesak Presiden Donald Trump dan General Services Administration (GSA) untuk segera mengakui kemenangan Biden secara formal sehingga persiapan transisi dapat dimulai. “Saya berharap administrator GSA dapat melakukan tugasnya,” ujar Klain, mengacu pada Emily Murphy.
Biden direncanakan memasuki Gedung Putih pada 20 Januari 2021 setelah dideklarasikan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 pada November. Menurut Klain, Biden merupakan presiden pilihan masyarakat AS sehingga perlawanan Trump merupakan bentuk penolakan sistem demokrasi. (Baca juga: Tips Memilih Dokter untuk Konsultasi Anak)
Sejak Biden unggul, Trump melayangkan gugatan hukum dan menuduh Pilpres 2020 dicoreng dengan bermacam kecurangan. Dia juga menekan para pejabat terkait untuk tidak mendeklarasikan hasil pilpres secara resmi sebelum proses hukum selesai. Namun, sejauh ini sebagian gugatan hukum Trump batal atau ditolak.
Biden unggul sekitar 6 juta suara di seluruh wilayah AS dibandingkan Trump dan unggul 306 berbanding 232 electoral vote. Para ahli, baik dari kubu Republik ataupun Demokrat, menilai ketidakpercayaan Trump terhadap sistem penghitungan suara menghambat banyak pihak dan mencoreng Biden.
“Terus berjuang Partai Republik,” kicau Trump, di Twitter, sebelum pergi bermain golf di Virginia. Sejumlah gugatan hukum Trump di Michigan, Pennsylvania, Georgia, dan Arizona tidak tembus. Hakim AS Matthew Brann mengatakan tuduhan Trump tidak memiliki bukti kuat dan hanya spekulasi.
Salah satu pengacara yang agresif melakukan tuduhan ialah Sidney Powell, tapi tidak ada satu pun yang disertai bukti. Tim kuasa hukum Trump, Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, mengatakan Powell bukanlah anggota tim pengacara Trump dan beraksi sendiri, sekalipun mereka melakukan konferensi bersama. (Baca juga: Mendadak Nganggur, Kartu Prakerja Banyak Diburu Laki-laki)
Trump juga mendesak agar penghitungan suara kembali diulang. Aksi itu setidaknya sudah dilakukan di Georgia, tapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Biden unggul dengan 12.000 suara. Saat ini, beberapa anggota Partai Republik juga mulai meminta Trump untuk mengakui kekalahan.
“Saya berharap beliau dapat bersikap lebih dewasa dan tidak mempermalukan diri sendiri dan negara,” ujar Chris Christie, mantan Gubernur New Jersey. “Timnya terus melayangkan tuduhan adanya kecurangan pilpres di depan publik, tapi mereka berdiam saat dihadapkan di depan hakim.”
Christie mengaku dirinya adalah pendukung Trump. “Namun, pemilu memiliki konsekuensi dan kita tidak bisa terus bergerak jika sesuatu (kecurangan) yang diduga terjadi, tetapi tidak terjadi,” katanya.
Ejekan terhadap Trump yang tidak mau mengakui kekalahan pada pemilu presiden juga diungkapkan Gubernur Maryland Larry Hogan dari Partai Republik. “Upaya kubu Trump membalikkan hasil pemilik seperti kita adalah republik pisang,” ujarnya, kepada CNN. Tak cukup di situ, Hogan juga meminta Trump untuk berhenti bermain golf dan mengakui kekalahan. (Baca juga: AC Milan Masih Tunggu Pemeriksaan Separuh Nyawa Tim)
Kemudian, Senator Lisa Murkowski mengatakan kini saatnya memulai proses transisi resmi mengingat tuduhan Trump tidak terbukti di pengadilan. Upaya lebih jauh akan dipandang sebagai sikap keras kepala dan tidak konsisten terhadap demokrasi. Para ahli menilai penolakan juga akan mengganggu pemerintahan.
Kalin mengatakan Biden ditolak mengikuti briefing intelijen dan akses terhadap lembaga terkait untuk membantu menyukseskan rencana pendistribusian vaksin Covid-19. Penasihat senior tim transisi Biden, Jen Psaki, berharap timnya tidak perlu mengambil aksi hukum terhadap sikap diam GSA. (Muh Shamil)
Kandidat Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengungkapkan kepada ABC bahwa Biden akan mengumumkan sejumlah menterinya pada Selasa (hari ini). Namun, tim transisi Biden menolak berkomentar. Klain juga melanjutkan Biden kemungkinan akan mengumumkan jajaran kabinetnya pekan ini di mulai dari menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri luar negeri (menlu). (Baca: Apakah Amal Bisa Mengubah Takdir?)
Biden diperkirakan akan menunjuk Antony Blinken sebagai menteri luar negeri. Blinken selama ini merupakan orang yang dekat dengan tim transisi presiden terpilih. Blinken pun memiliki tugas utama untuk membatalkan sebagian besar kebijakan luar negeri "America First" yang diusung Presiden AS Donald Trump.
Biden juga memiliki diplomat senior AS Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar AS untuk PBB. Thomas-Greenfield sebelumnya pernah menduduki posisi sebagai diplomat pada pemerintahan mantan presiden Barack Obama. Perempuan kulit hitam itu juga akan membantu janji kabinet Biden yang memiliki lebih banyak keragaman ras.
Tugas utama Blinken adalah memulihkan kepemimpinan AS di panggung global. Itu kenapa Biden memilih Blinken dan Thomas-Greenfield yang memiliki karier panjang di bidang diplomat. Mereka akan bekerja sama dengan Jake Sullivan, penasihat politik luar negeri Biden, yang akan ditunjuk sebagai penasihat keamanan nasional.
Akhir pekan lalu, Biden juga sudah menunjuk menteri keuangan, tapi tidak diungkapkan ke publik. Menurut media massa lokal, posisi itu telah diamanahkan kepada mantan Kepala Bank Sentral AS The Fed Janet Yellen. Sejauh ini, tim sukses dan anggota Partai Demokrat menolak buka suara terkait isu ini.
Sementara itu, pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) tahun depan akan berbeda dengan sebelumnya. Selain diterapkan protokol kesehatan yang ketat, jumlah tamu undangan yang hadir juga akan dibatasi. (Baca juga: Siap-siap! Seleksi PPPK Guru Honorer Segera Dibuka)
Klain mengatakan skala acara pelantikan presiden terpilih AS Joe Biden akan diperkecil. Hal itu untuk mengantisipasi penumpukan massa di satu titik. Maklum, saat ini, jumlah pasien meninggal akibat virus korona Covid-19 di AS terus meningkat menjadi 256.000.
“Kami tahu masyarakat pendukung Biden ingin turut serta memeriahkan pelantikan,” ujar Klain, dikutip Reuters. “Tapi, kami tidak mungkin melakukannya untuk saat ini mengingat masyarakat AS masih menghadapi pandemi. Kami akan mencoba mencari cara agar acara ini berjalan aman.”
Klain juga kembali mendesak Presiden Donald Trump dan General Services Administration (GSA) untuk segera mengakui kemenangan Biden secara formal sehingga persiapan transisi dapat dimulai. “Saya berharap administrator GSA dapat melakukan tugasnya,” ujar Klain, mengacu pada Emily Murphy.
Biden direncanakan memasuki Gedung Putih pada 20 Januari 2021 setelah dideklarasikan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 pada November. Menurut Klain, Biden merupakan presiden pilihan masyarakat AS sehingga perlawanan Trump merupakan bentuk penolakan sistem demokrasi. (Baca juga: Tips Memilih Dokter untuk Konsultasi Anak)
Sejak Biden unggul, Trump melayangkan gugatan hukum dan menuduh Pilpres 2020 dicoreng dengan bermacam kecurangan. Dia juga menekan para pejabat terkait untuk tidak mendeklarasikan hasil pilpres secara resmi sebelum proses hukum selesai. Namun, sejauh ini sebagian gugatan hukum Trump batal atau ditolak.
Biden unggul sekitar 6 juta suara di seluruh wilayah AS dibandingkan Trump dan unggul 306 berbanding 232 electoral vote. Para ahli, baik dari kubu Republik ataupun Demokrat, menilai ketidakpercayaan Trump terhadap sistem penghitungan suara menghambat banyak pihak dan mencoreng Biden.
“Terus berjuang Partai Republik,” kicau Trump, di Twitter, sebelum pergi bermain golf di Virginia. Sejumlah gugatan hukum Trump di Michigan, Pennsylvania, Georgia, dan Arizona tidak tembus. Hakim AS Matthew Brann mengatakan tuduhan Trump tidak memiliki bukti kuat dan hanya spekulasi.
Salah satu pengacara yang agresif melakukan tuduhan ialah Sidney Powell, tapi tidak ada satu pun yang disertai bukti. Tim kuasa hukum Trump, Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, mengatakan Powell bukanlah anggota tim pengacara Trump dan beraksi sendiri, sekalipun mereka melakukan konferensi bersama. (Baca juga: Mendadak Nganggur, Kartu Prakerja Banyak Diburu Laki-laki)
Trump juga mendesak agar penghitungan suara kembali diulang. Aksi itu setidaknya sudah dilakukan di Georgia, tapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Biden unggul dengan 12.000 suara. Saat ini, beberapa anggota Partai Republik juga mulai meminta Trump untuk mengakui kekalahan.
“Saya berharap beliau dapat bersikap lebih dewasa dan tidak mempermalukan diri sendiri dan negara,” ujar Chris Christie, mantan Gubernur New Jersey. “Timnya terus melayangkan tuduhan adanya kecurangan pilpres di depan publik, tapi mereka berdiam saat dihadapkan di depan hakim.”
Christie mengaku dirinya adalah pendukung Trump. “Namun, pemilu memiliki konsekuensi dan kita tidak bisa terus bergerak jika sesuatu (kecurangan) yang diduga terjadi, tetapi tidak terjadi,” katanya.
Ejekan terhadap Trump yang tidak mau mengakui kekalahan pada pemilu presiden juga diungkapkan Gubernur Maryland Larry Hogan dari Partai Republik. “Upaya kubu Trump membalikkan hasil pemilik seperti kita adalah republik pisang,” ujarnya, kepada CNN. Tak cukup di situ, Hogan juga meminta Trump untuk berhenti bermain golf dan mengakui kekalahan. (Baca juga: AC Milan Masih Tunggu Pemeriksaan Separuh Nyawa Tim)
Kemudian, Senator Lisa Murkowski mengatakan kini saatnya memulai proses transisi resmi mengingat tuduhan Trump tidak terbukti di pengadilan. Upaya lebih jauh akan dipandang sebagai sikap keras kepala dan tidak konsisten terhadap demokrasi. Para ahli menilai penolakan juga akan mengganggu pemerintahan.
Kalin mengatakan Biden ditolak mengikuti briefing intelijen dan akses terhadap lembaga terkait untuk membantu menyukseskan rencana pendistribusian vaksin Covid-19. Penasihat senior tim transisi Biden, Jen Psaki, berharap timnya tidak perlu mengambil aksi hukum terhadap sikap diam GSA. (Muh Shamil)
(ysw)
Explore More