Indonesia Tolak Permintaan Jadi Tempat Persinggahan Pesawat Mata-mata AS
Selasa, 20 Oktober 2020 - 14:41 WIB
loading...
Pesawat mata-mata Poseidon P-8 milik Amerika Serikat (AS). Foto/Naval News
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak proposal Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar. Hal itu diungkapkan oleh empat pejabat senior pemerintah yang mengetahui hal itu.
Dikutip dari Reuters, Selasa (20/10/2020), para pejabat pemerintah mengatakan para pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada bulan Juli dan Agustus lalu kepada Menteri Pertahanan dan Menter Luar Negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut.
Para pejabat itu mengatakan proposisi tersebut, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas dalam kebijakan luar negeri yang sudah berlangsung lama. Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.(Baca juga: Terbang Dekat Wilayah Udara China, Pesawat Mata-mata AS Nyamar Jadi Pesawat Malaysia )
Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang ambisi teritorial China, Dino Patti Djalal, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengatakan kebijakan anti-China yang sangat agresif dari AS telah membuat Indonesia dan kawasan itu ketakutan.
"Itu terlihat tidak pada tempatnya," katanya kepada Reuters. "Kami tidak ingin tertipu untuk melakukan kampanye anti-China. Tentu saja kami mempertahankan kemerdekaan kami, tetapi ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan China sekarang adalah negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia," ujarnya.
Greg Poling, seorang analis Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, mengatakan mencoba mendapatkan hak pendaratan untuk pesawat mata-mata adalah contoh jangkauan yang ceroboh.
"Ini adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia," katanya kepada Reuters.
"Ada batas yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan, dan ketika datang ke Indonesia, langit-langit adalah meletakkan sepatu bot di tanah," cetusnya.
Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar terkait laporan ini.
Pesawat mata-mata P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim yang sama atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai USD3 triliun setiap tahun.
Dikutip dari Reuters, Selasa (20/10/2020), para pejabat pemerintah mengatakan para pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada bulan Juli dan Agustus lalu kepada Menteri Pertahanan dan Menter Luar Negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut.
Para pejabat itu mengatakan proposisi tersebut, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas dalam kebijakan luar negeri yang sudah berlangsung lama. Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.(Baca juga: Terbang Dekat Wilayah Udara China, Pesawat Mata-mata AS Nyamar Jadi Pesawat Malaysia )
Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang ambisi teritorial China, Dino Patti Djalal, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengatakan kebijakan anti-China yang sangat agresif dari AS telah membuat Indonesia dan kawasan itu ketakutan.
"Itu terlihat tidak pada tempatnya," katanya kepada Reuters. "Kami tidak ingin tertipu untuk melakukan kampanye anti-China. Tentu saja kami mempertahankan kemerdekaan kami, tetapi ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan China sekarang adalah negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia," ujarnya.
Greg Poling, seorang analis Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, mengatakan mencoba mendapatkan hak pendaratan untuk pesawat mata-mata adalah contoh jangkauan yang ceroboh.
"Ini adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia," katanya kepada Reuters.
"Ada batas yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan, dan ketika datang ke Indonesia, langit-langit adalah meletakkan sepatu bot di tanah," cetusnya.
Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar terkait laporan ini.
Pesawat mata-mata P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim yang sama atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai USD3 triliun setiap tahun.
Lihat Juga :
