Gedung Putih Lanjutkan Proses Penjualan Senjata Canggih pada Taiwan
loading...
Peluncur roket berbasis truk buatan Lockheed Martin Corp yang disebut HIMARS. Foto/Lockheed Martin
A
A
A
WASHINGTON - Gedung Putih melanjutkan proses tiga paket penjualan senjata canggih pada Taiwan . Notifikasi kesepakatan itu telah dikirim ke Kongres untuk mendapat persetujuan, menurut lima sumber yang mengetahui situasi itu.
Langkah ini dilakukan seiring mendekatnya pemilu 3 November dan jelas akan membuat marah China yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya.
Reuters mengungkap kabar pada September bahwa sebanyak tujuh sistem senjata besar sedang dalam proses ekspor AS, saat pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan pada China.
Ditanya mengenai respon atas berita itu, Kedutaan Besar China mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata pada Taiwan dan menjalin hubungan militer dengan Taipei. "Ini akan sangat merusak hubungan China-AS dan perdamaian serta stabilitas lintas Selat," ungkap Kedubes China di AS.
Para pemimpin Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan tiga rencana penjualan senjata itu telah disetujui Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi Penjualan Militer Luar Negeri.
Notifikasi informal itu untuk peluncur roket berbasis truk buatan Lockheed Martin Corp yang disebut High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), rudal udara ke darat jarak jauh buatan Boeing Co yang disebut SLAM-ER, dan pod sensor eksternal untuk jet F-16 yang memungkinkan transmisi citra dan data dari pesawat ke stasiun darat.
"Notifikasi untuk penjualan sistem senjata lain, termasuk drone aerial canggih, rudal anti-kapal Harpoon berbasis darat dan ranjau bawah laut, untuk menangkal pendaratan amphibi, belum mencapai Capitol Hill, tapi itu diperkirakan segera," ungkap sumber tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan, "Sebagai masalah kebijakan, AS tidak mengonfirmasi atau berkomentar tentang usulan penjualan atau transfer pertahanan hingga mereka secara resmi dinotifikasi ke Kongres."
Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR memiliki hak untuk review, dan menghalangi, penjualan senjata yang sedang dalam proses review informal sebelum Deplu AS mengirim notifikasi resmi pada legislatif. (Baca Juga: Taiwan Habiskan Rp13 Triliun untuk Usir Jet Tempur China Tahun Ini)
Anggota parlemen diperkirakan tidak khawatir dengan penjualan senjata ke Taiwan itu. (Lihat Infografis: Truk Monster Pembawa Rudal Raksasa Milik Korea Utara)
Kantor perwakilan Taiwan di Washington tidka berkomentar. Kementerian Pertahanan Taiwan menolak berkomentar. (Lihat Video: Gubernur Jatim Hadiri Upacara HUT Jatim ke-75)
Langkah ini dilakukan seiring mendekatnya pemilu 3 November dan jelas akan membuat marah China yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya.
Reuters mengungkap kabar pada September bahwa sebanyak tujuh sistem senjata besar sedang dalam proses ekspor AS, saat pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan pada China.
Ditanya mengenai respon atas berita itu, Kedutaan Besar China mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata pada Taiwan dan menjalin hubungan militer dengan Taipei. "Ini akan sangat merusak hubungan China-AS dan perdamaian serta stabilitas lintas Selat," ungkap Kedubes China di AS.
Para pemimpin Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan tiga rencana penjualan senjata itu telah disetujui Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi Penjualan Militer Luar Negeri.
Notifikasi informal itu untuk peluncur roket berbasis truk buatan Lockheed Martin Corp yang disebut High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), rudal udara ke darat jarak jauh buatan Boeing Co yang disebut SLAM-ER, dan pod sensor eksternal untuk jet F-16 yang memungkinkan transmisi citra dan data dari pesawat ke stasiun darat.
"Notifikasi untuk penjualan sistem senjata lain, termasuk drone aerial canggih, rudal anti-kapal Harpoon berbasis darat dan ranjau bawah laut, untuk menangkal pendaratan amphibi, belum mencapai Capitol Hill, tapi itu diperkirakan segera," ungkap sumber tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan, "Sebagai masalah kebijakan, AS tidak mengonfirmasi atau berkomentar tentang usulan penjualan atau transfer pertahanan hingga mereka secara resmi dinotifikasi ke Kongres."
Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR memiliki hak untuk review, dan menghalangi, penjualan senjata yang sedang dalam proses review informal sebelum Deplu AS mengirim notifikasi resmi pada legislatif. (Baca Juga: Taiwan Habiskan Rp13 Triliun untuk Usir Jet Tempur China Tahun Ini)
Anggota parlemen diperkirakan tidak khawatir dengan penjualan senjata ke Taiwan itu. (Lihat Infografis: Truk Monster Pembawa Rudal Raksasa Milik Korea Utara)
Kantor perwakilan Taiwan di Washington tidka berkomentar. Kementerian Pertahanan Taiwan menolak berkomentar. (Lihat Video: Gubernur Jatim Hadiri Upacara HUT Jatim ke-75)
(sya)
Explore More