Menlu Rusia Curhat Soal Sanksi di Sidang Umum PBB
Selasa, 22 September 2020 - 20:18 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Foto/Euronoews
A
A
A
MOSKOW - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia mengeluhkan tentang negara-negara yang menggunakan sanksi untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain di sidang umum PBB . Ia mengatakan bahwa hukuman semacam itu menghambat respon dunia yang efektif terhadap masalah-masalah seperti pandemi virus Corona, perubahan iklim, konflik militer dan terorisme internasional.
Dalam pidatonya yang disampaikan di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan upaya beberapa negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menggunakan sanksi sepihak mengganggu penanganan ancaman yang dihadapi dunia saat ini.
"Kami percaya bahwa ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa beberapa negara tidak bersedia mempertanggungjawabkan kepentingan sah negara lain," kata Lavrov dalam pidatonya atas nama Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, yang terdiri dari Rusia, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan.
"Mereka berusaha untuk memaksakan konsep dan standar seperti 'tatanan dunia berbasis aturan' sambil mencoba mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menggunakan sanksi sepihak yang melanggar hak prerogatif Dewan Keamanan PBB, dan menunjukkan intoleransi dan kebencian," tuturnya seperti dikutip dari AP, Selasa (22/9/2020).
Lavrov, dalam pidatonya, menyerukan persatuan dan mendesak negara-negara untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap piagam PBB dan hukum internasional, dengan mengatakan bahwa dunia lelah membagi garis, memisahkan negara menjadi teman dan musuh.
Dalam pidatonya yang disampaikan di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan upaya beberapa negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menggunakan sanksi sepihak mengganggu penanganan ancaman yang dihadapi dunia saat ini.
"Kami percaya bahwa ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa beberapa negara tidak bersedia mempertanggungjawabkan kepentingan sah negara lain," kata Lavrov dalam pidatonya atas nama Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, yang terdiri dari Rusia, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan.
"Mereka berusaha untuk memaksakan konsep dan standar seperti 'tatanan dunia berbasis aturan' sambil mencoba mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menggunakan sanksi sepihak yang melanggar hak prerogatif Dewan Keamanan PBB, dan menunjukkan intoleransi dan kebencian," tuturnya seperti dikutip dari AP, Selasa (22/9/2020).
Lavrov, dalam pidatonya, menyerukan persatuan dan mendesak negara-negara untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap piagam PBB dan hukum internasional, dengan mengatakan bahwa dunia lelah membagi garis, memisahkan negara menjadi teman dan musuh.
Lihat Juga :