Siapa Adnan Al Jumaili? Wakil Menteri Perminyakan Iran yang Simpan Uang Korupsi di Galon dan Ditimbun di Tanah

Pada pertemuan khusus di Baghdad, yang dihadiri oleh ketua Dewan Audit Tertinggi Federal, kepala Komisi Integritas Federal, jaksa penuntut umum, dan hakim ketua Pengadilan Investigasi Karkh, Al Zaidi mengatakan bahwa dewan tersebut akan beroperasi di bawah kepemimpinannya dengan kepala audit dan integritas sebagai anggotanya.

Mandat dewan tersebut adalah untuk memantau kementerian, badan non-kementerian, dan pemerintah daerah mengenai isu-isu yang memiliki “dampak publik yang signifikan”, dengan tujuan menghentikan pemborosan dan memulihkan dana negara. Semua temuan akan dirujuk ke pengadilan untuk penuntutan.

Al Zaidi memerintahkan agar pemeriksaan kelayakan ekonomi menjadi wajib untuk proyek-proyek dan menuntut pembentukan sub-komite untuk mengaudit kontrak pemerintah agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebuah komite pusat terpisah, termasuk Dewan Audit Tertinggi, Komisi Integritas, dan Kementerian Keuangan, akan mengembangkan sistem untuk mengaudit kontrak sebelum ditandatangani.

5. Ada Tekanan dari AS untuk Membersihkan Orang-orang Iran

Al Zaidi, 41 tahun, terpilih pada akhir April sebagai kandidat kompromi setelah berbulan-bulan terjadi kebuntuan politik menyusul pemilihan nasional November lalu. Ia sebelumnya belum pernah memegang jabatan terpilih atau administratif, setelah membangun profilnya melalui perbankan, logistik, dan kontrak pemerintah.

Pengangkatannya terjadi di tengah tekanan AS terhadap Baghdad untuk menjauhkan diri dari milisi yang didukung Iran dan meningkatkan pengawasan keuangan. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada wakil menteri perminyakan lainnya, Ali Al Bahadly, bulan lalu, menuduhnya mengalihkan minyak Irak untuk kepentingan Iran. Pemerintah baru telah berupaya menyeimbangkan tuntutan eksternal tersebut dengan tuntutan domestik untuk akuntabilitas.

Penanganan korupsi merupakan inti dari agenda tersebut. Irak berada di peringkat ke-136 dari 181 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International pada tahun 2025. Sejak invasi yang dipimpin AS pada tahun 2003, pemerintah berturut-turut telah dituduh menyalahgunakan miliaran dana rekonstruksi.

Penangkapan dan peluncuran dewan tersebut mengikuti serangkaian langkah anti-korupsi yang cepat. Beberapa hari sebelumnya, Komisi Integritas menyatakan telah menggagalkan upaya penggelapan hampir 1,5 triliun dinar (USD1,14 miliar) dari dua bank negara di Baghdad.