Iran Tegaskan Inspektur IAEA Tak akan Diberi Akses Apa pun ke Lokasi Nuklir yang Dibom
Kamis, 02 Juli 2026 - 20:41 WIB
loading...
Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Qalibaf. Foto/anadolu
A
A
A
TEHERAN - Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, mengatakan pada hari Rabu (1/7/2026) bahwa inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) “tidak akan diberikan akses apa pun” ke lokasi-lokasi yang dibom. Pernyataan itu muncul seiring negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.
“Parlemen sendiri telah mengesahkan undang-undang tersebut, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi juga telah mengadopsi resolusi yang sesuai,” ungkap Qalibaf dalam pernyataan yang disiarkan televisi dan diunggah di saluran Telegram-nya.
“Berdasarkan undang-undang ini, akses apa pun tidak akan diberikan ke lokasi yang telah dibom dan rusak,” tambahnya.
Ketua Parlemen menekankan Teheran “tidak akan memberikan akses apa pun” di luar apa yang telah diizinkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara itu.
“Inspektur IAEA hanya berhak atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr dan Reaktor Penelitian Teheran,” tambahnya.
Komentar-komentar tersebut muncul setelah nota kesepahaman antara Washington dan Teheran, yang dimediasi oleh Pakistan, mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.
Perjanjian tersebut menyediakan kerangka kerja untuk mengakhiri perang yang dimulai pada akhir Februari dan mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan antara Washington dan Teheran melalui negosiasi, termasuk penghentian permusuhan di semua front, termasuk Lebanon, pencabutan sanksi, masalah nuklir, pembukaan kembali sepenuhnya Selat Hormuz, dan pengaturan keamanan regional yang lebih luas.
Baca juga: Sanksi Dicabut, Iran Jual Minyak 20% Lebih Mahal
“Parlemen sendiri telah mengesahkan undang-undang tersebut, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi juga telah mengadopsi resolusi yang sesuai,” ungkap Qalibaf dalam pernyataan yang disiarkan televisi dan diunggah di saluran Telegram-nya.
“Berdasarkan undang-undang ini, akses apa pun tidak akan diberikan ke lokasi yang telah dibom dan rusak,” tambahnya.
Ketua Parlemen menekankan Teheran “tidak akan memberikan akses apa pun” di luar apa yang telah diizinkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara itu.
“Inspektur IAEA hanya berhak atas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr dan Reaktor Penelitian Teheran,” tambahnya.
Komentar-komentar tersebut muncul setelah nota kesepahaman antara Washington dan Teheran, yang dimediasi oleh Pakistan, mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.
Perjanjian tersebut menyediakan kerangka kerja untuk mengakhiri perang yang dimulai pada akhir Februari dan mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan antara Washington dan Teheran melalui negosiasi, termasuk penghentian permusuhan di semua front, termasuk Lebanon, pencabutan sanksi, masalah nuklir, pembukaan kembali sepenuhnya Selat Hormuz, dan pengaturan keamanan regional yang lebih luas.
Baca juga: Sanksi Dicabut, Iran Jual Minyak 20% Lebih Mahal
(sya)
Lihat Juga :
