Kunjungi Pyongyang, Xi Jinping Diduga Berusaha Redam Pengaruh Rusia atas Korut

JAKARTA - Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Utara (Korut) pekan lalu dinilai memiliki makna strategis yang lebih luas dibanding sekadar pertemuan bilateral antara dua negara bertetangga.

Analis geopolitik yang berbasis di Taipei, Aadil Brar, menilai kunjungan pertama Xi ke Pyongyang dalam sekitar tujuh tahun terakhir merupakan upaya Beijing untuk memperkuat kembali pengaruhnya terhadap Korea Utara di tengah semakin eratnya hubungan Pyongyang dengan Rusia.

Baca Juga: Menjaga Persahabatan atau Menebar Pengaruh, 6 Alasan Xi Jinping Berkunjung ke Korut

Kunjungan yang diumumkan hanya beberapa hari sebelumnya itu diawali dengan penyambutan meriah, termasuk penghormatan militer, anak-anak yang memberikan bunga, serta spanduk bertuliskan “persahabatan yang tak terpatahkan".

“Simbolisme tersebut menunjukkan pentingnya kunjungan Xi bagi kedua negara,” ujar Brar, seperti dikutip dari Taipei Times, Senin (15/6/2026).

Dia menilai tekanan politik yang mendorong pertemuan itu sebenarnya telah berkembang selama berbulan-bulan.

“Semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan Rusia, termasuk kerja sama militer yang membantu menopang ekonomi Pyongyang di tengah tekanan sanksi, secara bertahap mengurangi pengaruh Beijing terhadap Kim Jong-un,” tutur Brar, merujuk pada pemimpin tertinggi Korut.

Karena itu, kunjungan Xi disebut sebagai upaya untuk membalikkan tren tersebut dan menegaskan kembali posisi China sebagai mitra paling penting bagi Korea Utara.

Aliansi AS di Asia Timur

Menjelang kedatangannya di Pyongyang, Xi juga menerbitkan artikel di surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun.

Dalam artikel tersebut, Xi menyerukan perlawanan terhadap hegemoni, otoritarianisme, dan berbagai upaya yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

“Kita harus menentang hegemoni, otoritarianisme, dan segala upaya maupun konspirasi untuk menghidupkan kembali militerisme yang membahayakan keamanan dan stabilitas regional,” ujar Xi.

Menurut Brar, pernyataan tersebut secara langsung ditujukan kepada meningkatnya postur pertahanan Jepang, tetapi juga mencerminkan pandangan Beijing terhadap sistem aliansi Amerika Serikat di Asia Timur.

Dia menilai China semakin melihat Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Taiwan sebagai bagian dari satu tantangan strategis yang saling terkait.

Meski Taiwan bukan agenda utama dalam pertemuan Xi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Brar menilai pulau tersebut tetap menjadi bagian penting dari konteks regional yang sedang dibentuk Beijing.

Dia mengutip pandangan Sydney Seiler dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menilai Xi ingin menunjukkan peran kepemimpinan global yang dinamis, terutama dalam kelompok negara yang terdiri dari China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Hubungan Bilateral dan Dimensi Nuklir

Menurut Brar, pertemuan tersebut juga mengirimkan pesan yang lebih luas mengenai siapa yang sedang membangun dan mengoordinasikan aliansi politik di Asia.

Selama bertahun-tahun, pengaruh China terhadap Korea Utara sebagian besar bertumpu pada status Beijing sebagai pendukung utama Pyongyang.

Namun posisi tersebut, menurut Brar, kini mulai menghadapi tantangan.

Kim Jong-un disebut berhasil memanfaatkan hubungan dengan Rusia untuk memperoleh bantuan ekonomi dan pengakuan politik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada persetujuan China.

“Beijing ingin menunjukkan bahwa bahkan Korea Utara yang lebih independen tetap melihat manfaat untuk tetap dekat dengan China,” ungkap Brar.

Dia menilai hal itu penting karena Beijing memandang Asia Timur bukan sebagai kumpulan hubungan bilateral yang terpisah, melainkan sebagai arena persaingan strategis yang lebih besar dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Brar juga menyoroti dimensi nuklir yang berkembang menjelang pertemuan tersebut.

Beberapa hari sebelum kunjungan Xi, Korea Utara mengungkap fasilitas pengayaan uranium baru, sementara Kim Jong-un mengumumkan rencana memperluas kekuatan nuklir negaranya secara eksponensial.

Menurut Brar, apabila China secara diam-diam menerima status nuklir Korea Utara sebagai harga politik untuk menjaga hubungan yang erat, hal itu dapat menunjukkan kesediaan Beijing untuk mengakomodasi realitas yang berpotensi mengganggu stabilitas demi mempertahankan kohesi politik dengan sekutunya.

“Kalkulasi seperti itu tidak terbatas pada Semenanjung Korea,” katanya.

Kepentingan Strategis China

Brar juga menyoroti urutan agenda diplomatik Xi yang datang ke Pyongyang setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut dia, urutan tersebut kemungkinan bukan kebetulan.

“Hal ini memungkinkan Beijing menampilkan dirinya sebagai pusat dari tatanan diplomatik alternatif yang mampu berinteraksi dengan Washington, berkoordinasi dengan Moskow, dan sekaligus memperkuat hubungan politik dengan Pyongyang,” sebut Brar.

Dia menilai pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa China mampu mengelola berbagai hubungan strategis secara bersamaan dan melakukannya dari posisi yang lebih proaktif.

Dalam konteks Taiwan, Brar mengatakan setiap langkah Beijing untuk memperkuat lingkungan strategis regionalnya memiliki implikasi tersendiri.

Menurutnya, hubungan yang lebih stabil dengan Rusia dan Korea Utara dapat memberi China ruang politik yang lebih besar untuk memusatkan perhatian pada isu Taiwan.

Meski demikian, Brar menegaskan bahwa perkembangan tersebut tidak serta-merta membuat konflik militer menjadi lebih dekat.

“Ini tidak membuat perang menjadi lebih dekat atau mengubah keseimbangan militer secara langsung,” ucapnya.

Namun, Brar menilai pola yang muncul menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar bereaksi terhadap perkembangan kawasan, melainkan secara aktif membentuk lingkungan politik dan diplomatik yang mendukung kepentingan strategisnya.

“Kunjungan Xi ke Pyongyang berakhir dalam dua hari. Namun pekerjaan politik yang menjadi bagian dari kunjungan itu masih terus berlangsung,” pungkas Brar.