Sinifikasi Agama di China Menguat, Gereja Katolik Patriotik Jadi Sorotan

JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Baca Juga: China Dituduh Copot Gambar Yesus di Gereja, Diganti dengan Xi Jinping

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.