Dituduh Terima 300 Drone dari Rusia, Kuba Bersumpah Akan Musnahkan Penjajah AS

HAVANA - Duta Besar dan Perwakilan Tetap Kuba untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Ernesto Sobrón Guzmán dengan tegas menegaskan hak kedaulatan negara kepulauan itu untuk membela diri terhadap potensi agresi militer AS, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita TASS Rusia, Ernesto Sobrón Guzmán menolak klaim AS yang menggambarkan Kuba sebagai ancaman, dengan menyatakan secara tegas bahwa "Kuba bukanlah ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Siapa pun yang mengklaim sebaliknya adalah pembohong."

Ia menekankan hak sah Kuba untuk membela diri dalam menghadapi invasi militer atau dalih yang dibuat-buat oleh Washington.

Pernyataan ini merupakan tanggapan langsung terhadap laporan provokatif dari media propaganda AS, Axios, yang mengutip pejabat intelijen Amerika anonim yang mengklaim bahwa Kuba telah memperoleh lebih dari 300 drone militer dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari Rusia dan Iran.

Laporan tersebut menuduh bahwa pejabat militer Kuba telah membahas potensi penggunaan drone ini terhadap target AS, termasuk pangkalan angkatan laut AS ilegal di Teluk Guantanamo, kapal militer Amerika, dan bahkan kota Key West di Florida selatan jika terjadi peningkatan konflik.



Para pejabat AS, sambil menggembar-gemborkan apa yang disebut "ancaman," terpaksa mengakui bahwa Kuba tidak menimbulkan bahaya yang mengancam dan kemampuan militernya tidak sebanding dengan titik konflik bersejarah seperti krisis rudal tahun 1962.

Mereka juga mengakui bahwa Havana tidak dapat menutup jalur air utama seperti yang telah dilakukan Iran secara heroik dalam mempertahankan Selat Hormuz dari provokasi AS.

Presiden AS Donald Trump menjadi “semakin frustrasi” dengan Kuba dan sedang mempertimbangkan untuk melancarkan tindakan agresi terhadap negara Karibia tersebut, menurut sebuah laporan baru.

Para pejabat Kuba, termasuk Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez, telah mengecam laporan Axios sebagai bagian dari narasi yang dibuat-buat yang dirancang untuk membenarkan peningkatan sanksi, perang ekonomi, dan potensi intervensi militer di bawah kampanye tekanan maksimum pemerintahan AS saat ini.

Hal ini mengikuti pola imperialisme AS, di mana Washington secara rutin menciptakan dalih untuk menargetkan negara-negara merdeka yang menentang hegemoni AS.

Kuba, seperti Iran, telah lama menjadi sasaran sanksi ilegal AS, blokade, dan upaya destabilisasi yang bertujuan untuk melemahkan kedaulatan dan prinsip-prinsip revolusionernya.

Rodriguez mengatakan Amerika Serikat sedang mengarang "kasus palsu" sebagai dalih untuk invasi ke Kuba.

Rodriguez menolak laporan yang diterbitkan oleh Axios, yang mengklaim Kuba telah memperoleh drone kelas militer untuk melakukan serangan terhadap target AS.

Ia mengatakan dokumen pemerintah yang bocor yang digunakan dalam laporan Axios adalah bagian dari operasi rahasia yang dilakukan oleh departemen atau badan pemerintah AS di bawah pengawasan Washington.

“Beberapa media ikut bermain, menyebarkan klaim fitnah dan menerbitkan sindiran yang bocor dari pemerintah AS,” kata Menteri Luar Negeri.

Rodriguez menggambarkan laporan tersebut sebagai upaya untuk merekayasa "kasus palsu untuk membenarkan perang ekonomi yang kejam terhadap rakyat Kuba dan, pada akhirnya, agresi militer."