Sekutu AS Desak Dunia Menindak Program Nuklir Korut, Sebut Ancaman Paling Mendesak

NEW YORK - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mendesak dunia internasional bertindak cepat terhadap program nuklir Korea Utara (Korut). Sekutu Amerika Serikat (AS) itu menyebutnya sebagai ancaman paling mendesak bagi sistem nonproliferasi global.

Kepala Divisi Urusan Luar Negeri dan Intelijen Strategis Kementerian Luar Negeri Korsel, Jeong Yeon-doo menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi tentang Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) di New York. Dia menekankan bahwa Pyongyang tetap menjadi tantangan unik setelah menarik diri dari perjanjian tersebut dan melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya.

Baca Juga: Dunia Terlalu Fokus ke Perang Iran, Korea Utara Terus Kembangkan Bom Nuklir Tak Tertandingi

"Korea Utara adalah satu-satunya kasus yang telah mendapat manfaat dari rezim NPT, mengumumkan penarikan diri, dan secara terbuka melanjutkan pengembangan senjata nuklir, sehingga tetap menjadi tantangan paling mendesak bagi rezim nonproliferasi," kata Jeong, seperti dikutip dari Yonhap, Selasa (28/4/2026).

Dia mendesak komunitas internasional untuk menyampaikan pesan yang terpadu bahwa keamanan dan masa depan ekonomi Korea Utara bergantung pada kembalinya ke kerangka perjanjian.

Jeong juga meminta Rusia untuk menghentikan kerja sama militer dengan Pyongyang, memperingatkan bahwa hubungan tersebut merusak resolusi Dewan Keamanan PBB dan rezim nonproliferasi yang lebih luas.

NPT, yang berlaku sejak tahun 1970, adalah perjanjian global penting yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan energi nuklir untuk tujuan damai, dengan konferensi peninjauan yang diadakan setiap lima tahun untuk menilai kepatuhan.

“Pemerintah Korea Selatan akan menerapkan rencana denuklirisasi bertahap ‘penghentian-pengurangan-pembuangan’ melalui dialog dan kerja sama sambil secara konsisten mempertahankan tujuan denuklirisasi lengkap dan membangun perdamaian permanen di Semenanjung Korea,” katanya.

Dia lantas menyerukan Korea Utara untuk menanggapi upaya Korea Selatan guna melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

“Saat ini kita menyaksikan momentum baru yang dapat disebut ‘kebangkitan nuklir’,” katanya, merujuk pada keniscayaan penggunaan teknologi nuklir.

“Kewajiban non-proliferasi dan penggunaan tenaga nuklir secara damai saling melengkapi,” lanjut dia. “Kami menegaskan kembali bahwa semua pihak memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menggunakan tenaga nuklir secara damai sambil sepenuhnya mematuhi kewajiban non-proliferasi dan langkah-langkah keselamatan mereka," imbuh dia.

Dalam hal ini, kata dia, langkah-langkah keselamatan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sangat penting.

"Kami sangat mendukung upaya untuk menguniversalkan Comprehensive Safety Action Agreement (CSA) dan Additional Protocol (AP)," paparnya.

CSA adalah perjanjian yang ditandatangani dengan IAEA di bawah NPT oleh negara non-senjata nuklir, yang memeriksa fasilitas nuklir negara tersebut. Sedangkan AP adalah perjanjian tambahan untuk memperluas cakupan dan intensitas inspeksi.

Pernyataan diplomat Korsel itu ditafsirkan sebagai kesadaran akan kerja sama nuklir dengan Amerika Serikat, termasuk pengenalan kapal selam bertenaga nuklir oleh Korea Selatan dan pengamanan wewenang untuk memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar nuklir bekas.

Sebelumnya, para analis menyatakan bahwa pemerintah Seoul berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran tentang persenjataan nuklir Korea Selatan yang diangkat oleh beberapa pihak.

"Karena NPT secara langsung terkait dengan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Semenanjung Korea, janji non-proliferasi Korea mengandung implikasi strategis, bukan hanya pembatasan hukum," kata Jeong.

"Korea Selatan dengan tegas berjanji untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk mempertahankan sistem non-proliferasi global," sambung dia.