Ancam Investor Asing di Timur Tengah, Iran: Keluar Selagi Masih Bisa

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan bahwa akses ke aset AS dapat diperketat jika ketegangan meningkat, mendesak investor untuk “keluar selagi masih terbuka.”

Dalam sebuah unggahan di X pada hari Sabtu, Qalibaf menunjuk pada langkah-langkah keuangan yang diperkenalkan untuk “mencegah penjualan aset AS secara tidak teratur,” menunjukkan bahwa beberapa pemegang mungkin sudah menghadapi pembatasan kemampuan mereka untuk menjual.

“beberapa pemegang tidak dapat menjual,” tulisnya, menunjukkan bahwa investor institusional tertentu dapat dikenai batasan tersembunyi yang membatasi penjualan hingga persentase satu digit.

Ia memperingatkan bahwa “pintu akan tertutup jika situasi memburuk,” dan menggambarkan situasi tersebut sebagai hal yang mendesak bagi pelaku pasar.



Pejabat Iran itu menambahkan bahwa Amerika Serikat memprioritaskan stabilitas di pasar obligasinya, menekankan bahwa “garis depan mereka adalah kurva imbal hasil” — merujuk pada upaya untuk mencegah kenaikan tajam imbal hasil obligasi pemerintah yang dapat terjadi akibat aksi jual massal.

Pernyataan Qalibaf disertai dengan referensi laporan New York Times yang merinci diskusi di dalam pemerintahan AS tentang pemberian dukungan keuangan kepada negara-negara sekutu melalui pengaturan pertukaran mata uang.

Menurut laporan tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan dukungan untuk memperluas mekanisme tersebut ke Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa negara lain yang terkena dampak perang agresi AS-Israel terhadap Iran.

Pada hari Senin, The Wall Street Journal melaporkan bahwa UEA menyalahkan Presiden AS Donald Trump atas dampak ekonomi dari agresi terhadap Iran.

Laporan tersebut menyatakan bahwa negara Arab tersebut telah memulai negosiasi dengan AS mengenai potensi jaring pengaman keuangan untuk melindungi perekonomiannya jika perang terhadap Iran memperdalam krisis di Teluk Persia.

Agresi AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dengan serangan udara yang menewaskan pejabat dan komandan senior Iran, termasuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Angkatan bersenjata Iran merespons dengan melancarkan operasi rudal dan drone hampir setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Selain itu, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan peningkatan signifikan harga minyak dan produk turunannya.

Sebelumnya, Komando militer pusat Iran memperingatkan bahwa “pembajakan, blokade, dan perampokan” angkatan laut yang terus berlanjut oleh pasukan Amerika di kawasan tersebut akan ditanggapi dengan respons tegas dari angkatan bersenjata Iran.

“Jika militer AS yang agresif terus melakukan blokade, pembajakan, dan perampokan maritim di kawasan tersebut, mereka dapat yakin bahwa mereka akan menghadapi reaksi dari angkatan bersenjata Iran yang kuat,” kata Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Markas besar tersebut menekankan bahwa militer Iran memiliki “kekuatan dan kesiapan yang lebih besar” daripada sebelumnya untuk mempertahankan kedaulatan negara, integritas teritorial, dan kepentingan nasional.



Pernyataan itu mengingatkan Washington bahwa sebagian militer AS telah mengalami kekuatan dan kemampuan ofensif Iran selama agresi AS-Israel terbaru terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari.

Pernyataan itu selanjutnya menyatakan tekad negara tersebut untuk memantau pergerakan musuh di kawasan itu sambil mempertahankan kendali penuh atas Selat Hormuz yang strategis.

“Kami siap dan bertekad untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi pada agresor Zionis-Amerika jika terjadi pelanggaran baru,” tambah pernyataan itu.

Ketegangan meningkat terkait apa yang disebut blokade angkatan laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan dan kapal Iran, serta upaya Amerika untuk melakukan operasi penyapuan ranjau di Selat Hormuz.

Para pejabat Iran mengatakan blokade tersebut melanggar hukum dan merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata dua tahap yang mulai berlaku pada 8 April dan kembali diperpanjang secara sepihak oleh Presiden AS Donald Trump beberapa jam sebelum masa berlakunya berakhir pada 22 April.

Iran mengatakan tidak akan menerima diktat atau syarat yang dipaksakan oleh Amerika Serikat dan tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman.

Presiden Masound Pezeshkian mengatakan pekan ini bahwa blokade ilegal dan pelanggaran komitmen oleh AS adalah hambatan utama dalam menghidupkan kembali pembicaraan dengan Washington yang bertujuan untuk mengakhiri perang.