Iran Kecam Penyitaan Kapal oleh AS yang Bawa Perlengkapan Dialisis
Sabtu, 25 April 2026 - 09:30 WIB
loading...
Kapal-kapal komersial berlabuh di lepas pantai Uni Emirat Arab karena gangguan navigasi di Selat Hormuz, Dubai pada 2 Maret 2026. Foto/Anadolu Agency
A
A
A
NEW YORK - Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat (24/4/2026) mengecam penyitaan kapal komersial oleh Amerika Serikat (AS) di Laut Oman, seperti dilaporkan Anadolu. Kecaman itu muncul di tengah proses negosiasi yang macet antara AS dan Iran di Pakistan.
“Serangan AS dan penyitaan ilegal kapal komersial Iran ‘Toska,’ dan penyanderaan awak kapalnya pada 19 April di Laut Oman—saat membawa perlengkapan dialisis dan peralatan medis penting—merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, termasuk larangan agresi, hak asasi manusia, dan hak untuk hidup,” kata misi tersebut di X.
Misi tersebut berpendapat insiden tersebut secara langsung mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup warga sipil.
“Tindakan paksa dan melanggar hukum ini membahayakan nyawa, merusak kebebasan navigasi, dan menempatkan pasien yang rentan pada risiko yang serius. Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Awal pekan ini, misi tersebut mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah ini.
“Serangan AS dan penyitaan ilegal kapal komersial Iran ‘Toska,’ dan penyanderaan awak kapalnya pada 19 April di Laut Oman—saat membawa perlengkapan dialisis dan peralatan medis penting—merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, termasuk larangan agresi, hak asasi manusia, dan hak untuk hidup,” kata misi tersebut di X.
Misi tersebut berpendapat insiden tersebut secara langsung mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup warga sipil.
“Tindakan paksa dan melanggar hukum ini membahayakan nyawa, merusak kebebasan navigasi, dan menempatkan pasien yang rentan pada risiko yang serius. Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Awal pekan ini, misi tersebut mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah ini.
Lihat Juga :
