China Khawatir Jepang Jadi 'Israel di Asia', Apa Artinya?

JAKARTA - China dilaporkan semakin khawatir terhadap arah kebijakan strategis Jepang yang dinilai terus bergerak menuju peran lebih aktif dalam keamanan kawasan.

Dikutip dari European Times, Minggu (19/4/2026), akademisi Khedroop Thondup asal University of San Francisco juga menilai China kemungkinan melihat Jepang sebagai negara yang berpotensi menjadi “Israel di Asia".

Baca Juga: Kapal Perang Sekutu AS Masuk Selat Taiwan, China Marah

Istilah tersebut merujuk pada negara demokrasi kecil namun berteknologi maju, yang didukung Amerika Serikat dan siap menghadapi negara otoriter yang lebih besar. Analogi ini, menurut Thondup, mencerminkan kekhawatiran China bahwa Jepang dapat berkembang menjadi basis permanen kekuatan militer AS di Asia.

“Analogi ini bukan sekadar retorika, tetapi mencerminkan kekhawatiran Beijing bahwa Jepang bisa menjadi pos militer permanen AS di Asia,” sebut Thondup, yang pernah menjadi asisten pribadi Dalai Lama di awal era 1980-an.

Peran Israel di Timur Tengah selama ini ditandai oleh dukungan kuat AS, keunggulan teknologi dan militer, serta kesiapan untuk bertindak secara tegas dalam konflik regional. Thondip menilai Jepang mulai menunjukkan karakteristik serupa.

Anggaran pertahanan Jepang diproyeksikan mencapai 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, yang akan menempatkannya di antara negara dengan belanja militer terbesar di dunia.

Sikap Jepang atas Isu Taiwan

Selain itu, Jepang juga mulai mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh, memperluas latihan militer bersama dengan AS dan Australia, serta secara terbuka menyatakan bahwa keamanan Taiwan berkaitan langsung dengan kepentingannya.

Langkah-langkah ini dinilai menunjukkan pergeseran dari kebijakan pasif menuju strategi pencegahan yang lebih proaktif.

Kekhawatiran Beijing semakin terlihat dalam konteks potensi konflik di Taiwan. Sejumlah pemimpin Jepang menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan Jepang, meskipun tidak ada kewajiban formal melalui perjanjian.

Posisi ini dinilai mengubah isu Taiwan dari konflik bilateral menjadi potensi konflik multilateral. “Bagi Beijing, sikap Jepang ini mengubah Taiwan dari isu bilateral menjadi titik api multilateral,” kata Thondup.

Selain itu, keberadaan militer AS di Jepang menjadi faktor penting. Basis militer AS di Okinawa serta sistem pertahanan rudal yang diperluas menjadikan Jepang sebagai elemen kunci dalam strategi Washington di Asia.

Di sisi lain, Jepang juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara seperti Australia dan India. Pengamat menilai pendekatan ini mencerminkan pola koalisi yang bertujuan menyeimbangkan kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.

Demokrasi vs Otoritarianisme

China juga menyoroti latar belakang sejarah sebagai bagian dari kekhawatirannya. Warisan militerisme Jepang pada masa lalu kerap digunakan Beijing untuk membingkai peningkatan kapasitas militer Tokyo sebagai potensi ancaman.

Namun, Thondup menilai arah kebijakan Jepang saat ini lebih dipengaruhi oleh kebutuhan strategis dan solidaritas antarnegara demokrasi, bukan ambisi ekspansionis.

Implikasi dari perkembangan ini dinilai signifikan. Konflik di Taiwan berpotensi melibatkan Jepang, AS, dan sekutunya, sehingga meningkatkan risiko konflik yang lebih luas di kawasan.

Selain dampak militer, efek ekonomi juga diperkirakan akan terasa cepat melalui gangguan perdagangan dan sektor pariwisata. Di sisi lain, dimensi ideologis turut menjadi perhatian, di mana ketahanan demokrasi Jepang dipandang sebagai tantangan terhadap narasi China mengenai model pemerintahan di Asia.

“Ketakutan China bukan hanya pada peningkatan militer Jepang, tetapi pada kemungkinan Jepang menjadi benteng permanen yang didukung AS di Asia,” ucap Thondup.

Dia menilai, jika tren ini berlanjut, isu Taiwan tidak lagi menjadi sengketa bilateral, melainkan berpotensi menjadi pusat persaingan jangka panjang antara sistem demokrasi dan otoritarianisme di kawasan Indo-Pasifik.