Macron Desak Negara-negara Seluruh Dunia Tak Menjadi Bawahan AS Maupun China
Sabtu, 04 April 2026 - 12:36 WIB
loading...
Presiden Prancis Emmanuel Macron (dua dari kiri) desak negara-negara di seluruh dunia untuk tidak jadi bawahan AS maupun China. Foto/X @EmmanuelMacron
A
A
A
SEOUL - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk tidak menjadi vasal atau bawahan Amerika Serikat (AS) maupun China. Desakan ini menyusul perselisihan publiknya dengan Presiden AS Donald Trump soal perang Amerika-Israel melawan Iran dan juga soal NATO.
Selama kunjungannya ke Seoul pada hari Jumat, Macron mendesak negara-negara termasuk Korea Selatan, Jepang, Brasil, India, Australia, dan Kanada untuk membentuk "koalisi kemerdekaan" berdasarkan komitmen bersama terhadap isu-isu seperti hukum internasional, demokrasi, dan perubahan iklim.
Baca Juga: AS Usul Gencatan Senjata tapi Ditolak Iran, Sialnya Lagi 2 Jet Tempur Amerika Ditembak Jatuh
“Selama beberapa dekade, kita memiliki apa yang disebut stabilitas berdasarkan tatanan internasional ini dan beberapa kepastian yang kita miliki. Sekarang keadaannya naik turun. Kita tidak boleh hanya pasif dalam kekacauan baru ini. Kita harus membangun tatanan baru,” kata Macron dalam pidatonya di Universitas Yonsei.
“Tujuan kita bukanlah menjadi bawahan dari dua kekuatan hegemonik...Kita tidak ingin bergantung pada dominasi, katakanlah, China, (dan) kita tidak ingin terlalu terpapar pada ketidakpastian AS,” imbuh dia, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (4/4/2026).
Macron menolak untuk mendukung perang AS dan Israel terhadap Iran dan membalas Trump, yang mengejek NATO sebagai "macan kertas" setelah anggota NATO Eropa menolak untuk menjawab seruannya untuk membuka blokade Selat Hormuz.
“Saya tidak percaya bahwa kita akan memperbaiki situasi hanya dengan pengeboman atau operasi militer,” kata pemimpin Prancis itu, merujuk pada intervensi AS di Timur Tengah di masa lalu dan sekarang.
Menurut laporan The New York Times, Prancis bergabung dengan Rusia dan China dalam menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengizinkan tindakan militer terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz. Pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan pada hari Jumat, telah ditunda.
Macron telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada kemampuan rudal, drone, dan kapal selam. Bulan lalu, dia mengatakan Prancis dapat memperluas payung nuklirnya untuk melindungi Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Selama kunjungannya ke Seoul pada hari Jumat, Macron mendesak negara-negara termasuk Korea Selatan, Jepang, Brasil, India, Australia, dan Kanada untuk membentuk "koalisi kemerdekaan" berdasarkan komitmen bersama terhadap isu-isu seperti hukum internasional, demokrasi, dan perubahan iklim.
Baca Juga: AS Usul Gencatan Senjata tapi Ditolak Iran, Sialnya Lagi 2 Jet Tempur Amerika Ditembak Jatuh
“Selama beberapa dekade, kita memiliki apa yang disebut stabilitas berdasarkan tatanan internasional ini dan beberapa kepastian yang kita miliki. Sekarang keadaannya naik turun. Kita tidak boleh hanya pasif dalam kekacauan baru ini. Kita harus membangun tatanan baru,” kata Macron dalam pidatonya di Universitas Yonsei.
“Tujuan kita bukanlah menjadi bawahan dari dua kekuatan hegemonik...Kita tidak ingin bergantung pada dominasi, katakanlah, China, (dan) kita tidak ingin terlalu terpapar pada ketidakpastian AS,” imbuh dia, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (4/4/2026).
Macron menolak untuk mendukung perang AS dan Israel terhadap Iran dan membalas Trump, yang mengejek NATO sebagai "macan kertas" setelah anggota NATO Eropa menolak untuk menjawab seruannya untuk membuka blokade Selat Hormuz.
“Saya tidak percaya bahwa kita akan memperbaiki situasi hanya dengan pengeboman atau operasi militer,” kata pemimpin Prancis itu, merujuk pada intervensi AS di Timur Tengah di masa lalu dan sekarang.
Menurut laporan The New York Times, Prancis bergabung dengan Rusia dan China dalam menentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengizinkan tindakan militer terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz. Pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan pada hari Jumat, telah ditunda.
Macron telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada kemampuan rudal, drone, dan kapal selam. Bulan lalu, dia mengatakan Prancis dapat memperluas payung nuklirnya untuk melindungi Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
(mas)
Lihat Juga :
