Apa Itu Perjanjian 123? Kesepakatan Bernilai Miliaran Dolar dengan AS yang Menjamin Saudi untuk Memiliki Senjata Nuklir

RIYADH - Pemerintahan AS Donald Trump memberi tahu Kongres tentang upayanya untuk mencapai perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi, yang mungkin tidak mencakup persyaratan non-proliferasi ketat yang biasanya dipersyaratkan dalam perjanjian AS serupa. Banyak banyak pihak memprediksi perjanjian itu sebagai pintu awal Saudi untuk memiliki senjata nuklir/

Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada hari Jumat, kerangka kerja yang diusulkan, yang dikenal sebagai "Perjanjian 123," diperlukan berdasarkan hukum AS sebelum ekspor signifikan bahan atau teknologi nuklir Amerika dapat dilakukan.

Perjanjian sebelumnya, seperti dengan Uni Emirat Arab, secara eksplisit melarang mitra untuk memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas, yang keduanya merupakan kegiatan sensitif yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata nuklir.

Apa Itu Perjanjian 123? Kesepakatan Bernilai Miliaran Dolar dengan AS yang Menjamin Saudi untuk Memiliki Senjata Nuklir

1. Tidak Melarang Pengayaan Uranium

Namun, menurut laporan Reuters, draf perjanjian AS-Arab Saudi tidak secara tegas melarang pengayaan uranium. Sebaliknya, perjanjian tersebut merujuk pada “langkah-langkah pengamanan dan verifikasi tambahan” di area sensitif kerja sama nuklir, sehingga membuka ruang bagi potensi aktivitas pengayaan uranium oleh Arab Saudi.

Langkah potensial ini akan menandai penyimpangan besar dari kebijakan non-proliferasi AS yang telah lama berlaku di kawasan Asia Barat.

2. Dalihnya Adalah Program Nuklir Sipil

"Amerika Serikat dan Arab Saudi berada di “jalur” untuk mencapai kesepakatan awal untuk bekerja sama dalam mengembangkan program nuklir sipil," kata Menteri Energi AS Chris Wright.

Selain Perjanjian 123, beberapa anggota parlemen AS telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan Riyadh mengadopsi “Protokol Tambahan” dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada badan PBB tersebut untuk memeriksa fasilitas nuklir, mengakses data, dan menyelidiki lokasi yang tidak diumumkan.