Trump Ancam Perang Terbatas, Iran Sebut Kesepakatan Mungkin Terjadi

Sabtu, 21 Februari 2026 - 12:16 WIB
loading...
Trump Ancam Perang Terbatas,...
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Foto/presstv
A A A
TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat bahwa “tidak ada solusi militer untuk program nuklir Iran.” Dia menegaskan, upaya untuk menghancurkannya dengan kekerasan telah gagal dan diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak.

Dalam pernyataannya kepada program AS Morning Joe, Araghchi mengatakan program nuklir Iran “dikembangkan oleh tangan kita sendiri dan oleh para ilmuwan kita.”

Dia menambahkan, “Teknologi ini milik kita dan tidak dapat dihancurkan oleh pemboman atau tindakan militer.”

Ia menekankan, “Satu-satunya solusi adalah diplomasi,” dan mengatakan inilah mengapa Amerika Serikat “telah kembali ke meja perundingan dan sedang mencari kesepakatan.”

Araghchi menggarisbawahi bahwa Iran “siap untuk perdamaian dan siap untuk diplomasi sejauh kita siap untuk membela diri,” menggambarkan negosiasi sebagai satu-satunya cara untuk memastikan program tersebut tetap damai.

Ia mengklarifikasi bahwa Iran “belum mengusulkan penangguhan pengayaan apa pun,” dan mengatakan pihak Amerika “belum mengajukan tuntutan untuk pengayaan nol.”

Sebaliknya, diskusi berfokus pada jaminan bahwa aktivitas nuklir Iran, termasuk pengayaan, tetap damai "selamanya," sebagai imbalan atas pencabutan sanksi dan langkah-langkah membangun kepercayaan Iran.

Menteri luar negeri mengatakan kedua belah pihak telah membahas cara untuk mencapai kesepakatan cepat dan "tidak ada tenggat waktu khusus," meskipun hasil yang cepat diinginkan oleh kedua pihak.

Tantangannya, katanya, terletak pada mengubah momentum menjadi "kesepakatan yang adil dan seimbang" yang mengatasi kekhawatiran masing-masing pihak.

Pembicaraan Jenewa


Araghchi menggambarkan putaran pembicaraan tidak langsung terbaru di Jenewa sebagai "diskusi yang sangat baik," mencatat isu-isu nuklir dan sanksi AS dibahas.

Kedua belah pihak, katanya, mencapai pemahaman tentang serangkaian "prinsip panduan" dan kemungkinan struktur kesepakatan di masa depan.

Menurut Araghchi, Iran telah diminta untuk menyiapkan draf teks untuk dibahas pada pertemuan berikutnya dan memulai negosiasi tentang isinya.

Mengenai memastikan penggunaan damai permanen, ia mengatakan ada "komitmen teknis dan politik" yang dapat menjamin tujuan damai eksklusif, serupa tetapi berpotensi lebih kuat daripada kesepakatan tahun 2015.

Ia memuji Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi karena memainkan peran konstruktif dengan menawarkan proposal teknis yang membantu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan.

Araghchi mengatakan ia tetap berhubungan langsung dengan Grossi dan juga berkomunikasi dengan perwakilan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, menyatakan kesediaan bertemu lagi “kapan pun diperlukan” untuk menyelesaikan kesepakatan yang adil.

Ia menambahkan rakyat Iran bukanlah musuh rakyat Amerika, membedakan antara kebijakan AS dan sentimen publik.

“Jika Amerika berbicara kepada rakyat Iran dengan bahasa yang penuh hormat, kami akan merespons dengan bahasa yang sama,” katanya, menambahkan bahwa jika disapa “dengan bahasa kekerasan, kami akan merespons dengan cara yang sama.”

Trump Mempertimbangkan Serangan


Pernyataan Araghchi muncul ketika Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi bahwa ia “mempertimbangkan” serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar menyetujui perjanjian nuklir.

Reuters, mengutip pejabat AS, melaporkan perencanaan untuk potensi aksi militer telah mencapai “tahap yang sangat maju,” dengan pilihan mulai dari menargetkan individu hingga operasi yang lebih luas.

ABC News melaporkan Trump sedang mempertimbangkan serangan terbatas untuk memperkuat posisi negosiasi Washington, di samping opsi yang lebih luas yang melibatkan target pemerintah, militer, atau nuklir.

Pengerahan militer AS di kawasan itu telah meningkat secara signifikan, dengan kelompok kapal induk dan aset udara canggih ditempatkan di Timur Tengah.

PBB pada hari Jumat mengkonfirmasi mereka telah secara resmi mengirimkan surat Iran kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan organisasi tersebut "sangat prihatin tentang retorika yang meningkat" dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan itu, mendesak kedua belah pihak untuk terus terlibat dalam diplomasi.

Dalam suratnya, misi Iran di PBB mengatakan Teheran akan menanggapi "secara tegas dan proporsional" terhadap agresi militer apa pun dan AS akan memikul "tanggung jawab penuh dan langsung" atas konsekuensinya.

Araghchi menegaskan kembali bahwa mobilisasi militer di sekitar Iran "tidak perlu dan tidak membantu," memperingatkan opsi militer hanya akan memperumit situasi dan dapat memiliki "konsekuensi bencana" bagi kawasan dan komunitas internasional.

Kerja Sama Minyak ‘Mungkin’


Dalam perkembangan terpisah, Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, mengatakan kerja sama dengan AS di sektor minyak dan gas “mungkin,” meskipun ia memperingatkan apakah kerja sama tersebut akan terwujud masih belum pasti.

Pernyataannya muncul saat pembicaraan nuklir berlanjut di bawah mediasi Oman. Pejabat Iran telah mengindikasikan diskusi mencakup dimensi ekonomi yang lebih luas, termasuk kepentingan energi bersama dan potensi investasi.

Industri minyak Iran telah berada di bawah sanksi berat AS dan Eropa sejak Revolusi Iran tahun 1979, dengan sebagian besar ekspor diarahkan ke mitra regional seperti China dan Rusia.

Pergeseran apa pun dalam kerja sama energi akan menandai perubahan bersejarah dalam hubungan bilateral, yang telah kekurangan ikatan diplomatik formal selama beberapa dekade.

Untuk saat ini, pesan Teheran jelas: kesepakatan diplomatik dapat dicapai dalam jangka waktu singkat, asalkan seimbang dan disertai dengan pencabutan sanksi — dan asalkan eskalasi militer tidak menggagalkan negosiasi.

Baca juga: Trump Umumkan Tarif Global Baru setelah Kalah di Mahkamah Agung AS
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Trump Tegaskan Tanpa...
Trump Tegaskan Tanpa AS, Tidak akan Ada Israel, Netanyahu Harus Lebih Tanggung Jawab
Pengaktifan Kembali...
Pengaktifan Kembali Transit Lewat Selat Hormuz Mungkin Perlu Waktu Beberapa Pekan
Menlu Iran Tegaskan...
Menlu Iran Tegaskan Akhir Perang Dideklarasikan Senin, Resmi Berlaku Jumat
Hamas Sambut Baik Kesepakatan...
Hamas Sambut Baik Kesepakatan AS-Iran, Serukan Penghentian Serangan di Gaza dan Lebanon
Inggris, Prancis, Jerman,...
Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia Siap Cabut Sanksi Teheran setelah Kesepakatan Damai AS-Iran
Trump: AS Tidak akan...
Trump: AS Tidak akan Bayar Iran Rp5 Triliun, Itu Berita Palsu
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Swiss Gelar Referendum...
Swiss Gelar Referendum untuk Batasi Populasi hingga 10 Juta Jiwa
Keji! Pasangan Muda-Mudi...
Keji! Pasangan Muda-Mudi Buang Bayi di Tempat Sampah Terminal Bus
Rekomendasi
Yayasan Syarif Hidayatullah...
Yayasan Syarif Hidayatullah Dipakai Tanpa Izin, UIN Jakarta Siapkan Langkah Hukum
PLN EPI Dorong UMKM...
PLN EPI Dorong UMKM Naik Kelas lewat Budidaya Madu Kelulut
Puasa Tasua, Keutamaan...
Puasa Tasua, Keutamaan dan Jadwal Pelaksanaannya
Berita Terkini
Trump Tegaskan Tanpa...
Trump Tegaskan Tanpa AS, Tidak akan Ada Israel, Netanyahu Harus Lebih Tanggung Jawab
Putin Siapkan KTT Rusia-ASEAN...
Putin Siapkan KTT Rusia-ASEAN dan Perundingan Bilateral di Sela-selanya
Pengaktifan Kembali...
Pengaktifan Kembali Transit Lewat Selat Hormuz Mungkin Perlu Waktu Beberapa Pekan
Menlu Iran Tegaskan...
Menlu Iran Tegaskan Akhir Perang Dideklarasikan Senin, Resmi Berlaku Jumat
Hamas Sambut Baik Kesepakatan...
Hamas Sambut Baik Kesepakatan AS-Iran, Serukan Penghentian Serangan di Gaza dan Lebanon
7 Fakta Unik Cape Verde,...
7 Fakta Unik Cape Verde, Negara Kecil yang Bikin Spanyol Frustrasi di Piala Dunia 2026
Infografis
5 Kapal Perang Paling...
5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved