Presiden Belarusia Dukung Gagasan Rusia Satukan Semua Negara yang Dikenai Sanksi
Selasa, 17 Februari 2026 - 20:07 WIB
loading...
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Foto/anadolu
A
A
A
MINSK - Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada hari Selasa menyatakan dukungannya terhadap gagasan Rusia untuk menyatukan semua negara yang menghadapi sanksi. Kabar itu diungkap kantor berita negara Belta.
Lukashenko menjelaskan dalam rapat pemerintah bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia mendekatinya sebagai Ketua Dewan Negara Tertinggi untuk mempertimbangkan masalah ini dan "bagaimanapun caranya menyatukan semua negara yang dikenai sanksi."
"Kami juga telah meyakinkan China. Mereka tidak perlu dibujuk; mereka mengerti bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya," tambahnya.
Lukashenko menyatakan saat ini ada 50 negara yang dikenai sanksi langsung, yang secara tidak langsung memengaruhi "ratusan negara".
"Jika kita bersatu dan mencapai kesepakatan, mereka yang memberlakukan sanksi terhadap kita akan takut," tegas pemimpin Belarusia itu.
Amerika Serikat menggunakan sanksi ekonomi dan finansial sebagai instrumen utama kebijakan luar negerinya. Sanksi biasanya dijatuhkan dengan berbagai dalih antara lain karena isu keamanan global, program nuklir, pelanggaran HAM, agresi militer, atau krisis demokrasi.
Negara yang mendapat sanksi berat antara lain Rusia akibat invasi ke Ukraina, Iran dan Korea Utara terkait pengembangan senjata nuklir, serta Kuba yang telah lama berada di bawah embargo sejak era Perang Dingin.
Selain itu, Venezuela dikenai sanksi karena krisis politik dan dugaan pelanggaran demokrasi, serta Myanmar dan Belarusia akibat kudeta dan isu pemilu.
Bentuk sanksi bisa berupa pembekuan aset pejabat, pembatasan akses ke sistem keuangan dolar AS, larangan ekspor teknologi, hingga embargo perdagangan sektor energi.
Tujuan utamanya adalah menekan pemerintah asing tanpa menggunakan kekuatan militer langsung. Namun, efektivitasnya sering diperdebatkan karena dampaknya juga dapat memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara yang disanksi.
Baca juga: Ngeri, Perang Masa Depan Sedang Dirancang di Israel, Senator AS Bongkar Rahasia
Lukashenko menjelaskan dalam rapat pemerintah bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia mendekatinya sebagai Ketua Dewan Negara Tertinggi untuk mempertimbangkan masalah ini dan "bagaimanapun caranya menyatukan semua negara yang dikenai sanksi."
"Kami juga telah meyakinkan China. Mereka tidak perlu dibujuk; mereka mengerti bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya," tambahnya.
Lukashenko menyatakan saat ini ada 50 negara yang dikenai sanksi langsung, yang secara tidak langsung memengaruhi "ratusan negara".
"Jika kita bersatu dan mencapai kesepakatan, mereka yang memberlakukan sanksi terhadap kita akan takut," tegas pemimpin Belarusia itu.
Amerika Serikat menggunakan sanksi ekonomi dan finansial sebagai instrumen utama kebijakan luar negerinya. Sanksi biasanya dijatuhkan dengan berbagai dalih antara lain karena isu keamanan global, program nuklir, pelanggaran HAM, agresi militer, atau krisis demokrasi.
Negara yang mendapat sanksi berat antara lain Rusia akibat invasi ke Ukraina, Iran dan Korea Utara terkait pengembangan senjata nuklir, serta Kuba yang telah lama berada di bawah embargo sejak era Perang Dingin.
Selain itu, Venezuela dikenai sanksi karena krisis politik dan dugaan pelanggaran demokrasi, serta Myanmar dan Belarusia akibat kudeta dan isu pemilu.
Bentuk sanksi bisa berupa pembekuan aset pejabat, pembatasan akses ke sistem keuangan dolar AS, larangan ekspor teknologi, hingga embargo perdagangan sektor energi.
Tujuan utamanya adalah menekan pemerintah asing tanpa menggunakan kekuatan militer langsung. Namun, efektivitasnya sering diperdebatkan karena dampaknya juga dapat memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara yang disanksi.
Baca juga: Ngeri, Perang Masa Depan Sedang Dirancang di Israel, Senator AS Bongkar Rahasia
(sya)
Lihat Juga :
