Perseteruan AS-Eropa Pecah, Sekutu NATO Berani Menentang Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Minggu, 15 Februari 2026 - 08:17 WIB
loading...
Negara-negara NATO Eropa menentang Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump, dianggap menyalahi resolusi DK PBB. Foto/White House
A
A
A
MUNICH - Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan sekutu Eropa-nya pecah di depan umum pada Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu. Para pejabat negara-negara NATO Eropa secara terbuka menentang Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
Para pemimpin Uni Eropa (UE) menuduh Trump telah mengubah mekanisme yang awalnya diamanatkan PBB menjadi badan yang tidak lagi mencerminkan kerangka hukum aslinya atau menjamin partisipasi Palestina.
Baca Juga: Indonesia Hendak Kerahkan 8.000 Tentara ke Gaza, Begini Respons Hamas
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan dewan sebagaimana yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang asli.
"Resolusi tersebut [tak hanya] menyediakan Dewan Perdamaian untuk Gaza, tetapi juga menetapkan bahwa masa berlakunya dibatasi hingga tahun 2027, memberikan kesempatan kepada Palestina untuk berpartisipasi, dan merujuk pada Gaza, sedangkan statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan hal-hal tersebut," katanya.
"Jadi saya pikir ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian tidak mencerminkannya," imbuh dia.
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares juga menuduh Trump berupaya mengabaikan mandat asli PBB dan mengecualikan Eropa dari proses tersebut, meskipun Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina, seperti yang dilaporkan The Guardian, Minggu (15/2/2026).
Pernyataan tersebut menandai pertama kalinya perbedaan pendapat mengenai inisiatif Gaza Trump muncul secara terbuka di tingkat tinggi. Pertemuan Dewan Perdamaian dijadwalkan akan berlangsung di Washington minggu depan di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan gencatan senjata Gaza.
Para pemimpin Uni Eropa (UE) menuduh Trump telah mengubah mekanisme yang awalnya diamanatkan PBB menjadi badan yang tidak lagi mencerminkan kerangka hukum aslinya atau menjamin partisipasi Palestina.
Baca Juga: Indonesia Hendak Kerahkan 8.000 Tentara ke Gaza, Begini Respons Hamas
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan dewan sebagaimana yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang asli.
"Resolusi tersebut [tak hanya] menyediakan Dewan Perdamaian untuk Gaza, tetapi juga menetapkan bahwa masa berlakunya dibatasi hingga tahun 2027, memberikan kesempatan kepada Palestina untuk berpartisipasi, dan merujuk pada Gaza, sedangkan statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan hal-hal tersebut," katanya.
"Jadi saya pikir ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian tidak mencerminkannya," imbuh dia.
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares juga menuduh Trump berupaya mengabaikan mandat asli PBB dan mengecualikan Eropa dari proses tersebut, meskipun Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina, seperti yang dilaporkan The Guardian, Minggu (15/2/2026).
Pernyataan tersebut menandai pertama kalinya perbedaan pendapat mengenai inisiatif Gaza Trump muncul secara terbuka di tingkat tinggi. Pertemuan Dewan Perdamaian dijadwalkan akan berlangsung di Washington minggu depan di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan gencatan senjata Gaza.
Lihat Juga :
