Israel Ingin Ubah Stempel Paspor dari Negara Palestina Jadi Dewan Perdamaian
Rabu, 11 Februari 2026 - 11:04 WIB
loading...
Warga memegang paspor yang dikeluarkan Otoritas Palestina di penyeberangan Rafah. Foto/Aaed Tayeh/Flash90
A
A
A
RAFAH - Israel mempertimbangkan mengganti cap paspor Palestina saat pembatasan di Rafah terus menjebak pasien, keluarga, dan pelancong di dalam Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan para pejabat memeriksa perubahan cap yang ditempatkan pada paspor Palestina di perbatasan Rafah dari “Negara Palestina” menjadi “Dewan Perdamaian,” menurut laporan media berbahasa Ibrani.
Usulan tersebut muncul selama diskusi kabinet setelah para pejabat keamanan Israel mencatat dokumen Otoritas Palestina masih digunakan untuk para pelancong yang keluar dari Gaza, lapor Yedioth Ahronoth.
Kata-kata yang disarankan merujuk pada badan pemerintahan yang diusulkan di bawah kerangka kerja administratif pasca-perang untuk Gaza.
Para menteri Israel juga membahas pengaturan administratif di perbatasan dan pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang menjalankan wewenang atas prosedur perjalanan.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan Otoritas Palestina tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Oleh karena itu, perdebatan tentang cap tersebut mencerminkan lebih dari sekadar penyesuaian teknis — ini menandakan upaya mendefinisikan kembali identitas politik yang melekat pada pergerakan dari wilayah yang terkepung tersebut.
Usulan tersebut muncul selama diskusi kabinet setelah para pejabat keamanan Israel mencatat dokumen Otoritas Palestina masih digunakan untuk para pelancong yang keluar dari Gaza, lapor Yedioth Ahronoth.
Kata-kata yang disarankan merujuk pada badan pemerintahan yang diusulkan di bawah kerangka kerja administratif pasca-perang untuk Gaza.
Para menteri Israel juga membahas pengaturan administratif di perbatasan dan pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang menjalankan wewenang atas prosedur perjalanan.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan Otoritas Palestina tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Oleh karena itu, perdebatan tentang cap tersebut mencerminkan lebih dari sekadar penyesuaian teknis — ini menandakan upaya mendefinisikan kembali identitas politik yang melekat pada pergerakan dari wilayah yang terkepung tersebut.
Lihat Juga :
