Polandia Pertanyakan Logika Membayar Rp16,9 Miliar untuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Minggu, 08 Februari 2026 - 06:57 WIB
loading...
Polandia pertanyakan logika membayar Rp16,9 triliun untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Foto/White House
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyampaikan keraguan tentang keikutsertaan negaranya dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia juga mempertanyakan logika pembayaran USD1 miliar atau lebih dari Rp16,9 triliun yang dikenakan kepada negara-negara anggota.
Berbicara di Washington, Radoslaw Sikorski membahas kemungkinan peran Polandia dalam badan multinasional baru tersebut, yang diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu dan dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi pasca-konflik, terutama di Jalur Gaza.
Baca Juga: Menteri Israel: Dewan Perdamaian Trump Akan Ultimatum Hamas Lucuti Senjata dalam 2 Bulan
Berdasarkan proposal tersebut, negara-negara anggota tetap diharapkan menyumbangkan masing-masing USD1 miliar ke dana rekonstruksi yang dikendalikan oleh dewan tersebut. Indonesia, yang ikut bergabung, menyebutnya sebagai "iuran".
Sikorski blakblakan menyebut pembayaran mahal itu sebagai "pungutan". Menurutnya, pembayaran semacam itu tidak boleh diasumsikan tanpa justifikasi yang jelas.
“Saya ingin mendengar mengapa wajib pajak Polandia harus membangun kembali Gaza, yang tidak kami hancurkan,” kata Sikorski dalam konferensi pers, mempertanyakan baik biaya maupun logika kemungkinan partisipasi Polandia, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Minggu (8/2/2026).
Berbicara di Washington, Radoslaw Sikorski membahas kemungkinan peran Polandia dalam badan multinasional baru tersebut, yang diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu dan dimaksudkan untuk mengawasi rekonstruksi pasca-konflik, terutama di Jalur Gaza.
Baca Juga: Menteri Israel: Dewan Perdamaian Trump Akan Ultimatum Hamas Lucuti Senjata dalam 2 Bulan
Berdasarkan proposal tersebut, negara-negara anggota tetap diharapkan menyumbangkan masing-masing USD1 miliar ke dana rekonstruksi yang dikendalikan oleh dewan tersebut. Indonesia, yang ikut bergabung, menyebutnya sebagai "iuran".
Sikorski blakblakan menyebut pembayaran mahal itu sebagai "pungutan". Menurutnya, pembayaran semacam itu tidak boleh diasumsikan tanpa justifikasi yang jelas.
“Saya ingin mendengar mengapa wajib pajak Polandia harus membangun kembali Gaza, yang tidak kami hancurkan,” kata Sikorski dalam konferensi pers, mempertanyakan baik biaya maupun logika kemungkinan partisipasi Polandia, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Minggu (8/2/2026).
Lihat Juga :
