Menteri Israel: Dewan Perdamaian Trump Akan Ultimatum Hamas Lucuti Senjata dalam 2 Bulan
Selasa, 03 Februari 2026 - 07:34 WIB
loading...
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebut Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump akan ultimatum Hamas agar lucuti senjata dalam dua bulan. Foto/X @PM_ViktorOrban
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan Hamas akan diultimatum Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melucuti senjata dalam tempo dua bulan. Beberapa negara telah bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP), termasuk Indonesia.
“Dewan Perdamaian akan mengeluarkan ultimatum dua bulan kepada Hamas untuk melucuti senjata,” kata Smotrich pada hari Senin, yang dikutip surat kabar Zionis, Makor Rishon, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Indonesia Iuran untuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Apa Manfaatnya bagi RI?
Dia mengatakan bahwa Israel tidak akan mengakhiri perangnya di Jalur Gaza sebelum Hamas dihancurkan.
“Tidak akan ada Hamas di Gaza, baik secara militer, sipil, maupun pemerintahan. Kami telah membuat komitmen, dan itu adalah tujuan utama perang ini," ujarnya.
Tidak ada komentar langsung dari Dewan Perdamaian Trump mengenai pernyataan Smotrich.
Menteri Zionis Israel yang dikenal ekstremis itu mengatakan tentara Israel mengendalikan lebih dari setengah Jalur Gaza dan mengendalikan segalanya.
“Fase kedua (gencatan senjata) adalah untuk pelucutan senjata. Sangat disayangkan bahwa kita tidak memulainya tiga bulan lalu,” kata Smotrich.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk Gaza, di mana kesepakatan gencatan senjata dicapai pada 10 Oktober 2025. Dewan tersebut kemudian disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Menurut Gedung Putih, Trump memimpin dewan tersebut, yang didukung oleh dewan eksekutif pendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Meskipun Dewan Perdamaian muncul setelah perang brutal Israel di Gaza, piagamnya tidak secara eksplisit merujuk pada wilayah Palestina tersebut, tempat sekitar 2,4 juta orang, termasuk sekitar 1,5 juta pengungsi, hidup dalam kondisi kemanusiaan yang mengerikan.
Piagamnya menggambarkan dewan tersebut sebagai organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Pakta tersebut memberi Trump kekuasaan seumur hidup yang luas, termasuk hak veto dan pengangkatan anggota dewan. Para kritikus mengatakan struktur ini sama dengan upaya untuk mengabaikan PBB.
Fase kedua gencatan senjata di Gaza menetapkan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza, dan peluncuran upaya rekonstruksi, yang menurut perkiraan PBB akan menelan biaya sekitar USD70 miliar.
Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan yang melibatkan pembebasan sandera Israel sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina. Namun, Tel Aviv terus melanggar perjanjian tersebut nyaris setiap hari.
Tentara Israel telah membunuh lebih dari 71.000 warga Palestina di Jalur Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 orang dalam serangan brutal sejak Oktober 2023 yang membuat Gaza hancur.
Meskipun ada gencatan senjata, Israel terus melakukan serangan, menewaskan lebih dari 524 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.400 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
“Dewan Perdamaian akan mengeluarkan ultimatum dua bulan kepada Hamas untuk melucuti senjata,” kata Smotrich pada hari Senin, yang dikutip surat kabar Zionis, Makor Rishon, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Indonesia Iuran untuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Apa Manfaatnya bagi RI?
Dia mengatakan bahwa Israel tidak akan mengakhiri perangnya di Jalur Gaza sebelum Hamas dihancurkan.
“Tidak akan ada Hamas di Gaza, baik secara militer, sipil, maupun pemerintahan. Kami telah membuat komitmen, dan itu adalah tujuan utama perang ini," ujarnya.
Tidak ada komentar langsung dari Dewan Perdamaian Trump mengenai pernyataan Smotrich.
Menteri Zionis Israel yang dikenal ekstremis itu mengatakan tentara Israel mengendalikan lebih dari setengah Jalur Gaza dan mengendalikan segalanya.
“Fase kedua (gencatan senjata) adalah untuk pelucutan senjata. Sangat disayangkan bahwa kita tidak memulainya tiga bulan lalu,” kata Smotrich.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk Gaza, di mana kesepakatan gencatan senjata dicapai pada 10 Oktober 2025. Dewan tersebut kemudian disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025.
Menurut Gedung Putih, Trump memimpin dewan tersebut, yang didukung oleh dewan eksekutif pendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Meskipun Dewan Perdamaian muncul setelah perang brutal Israel di Gaza, piagamnya tidak secara eksplisit merujuk pada wilayah Palestina tersebut, tempat sekitar 2,4 juta orang, termasuk sekitar 1,5 juta pengungsi, hidup dalam kondisi kemanusiaan yang mengerikan.
Piagamnya menggambarkan dewan tersebut sebagai organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Pakta tersebut memberi Trump kekuasaan seumur hidup yang luas, termasuk hak veto dan pengangkatan anggota dewan. Para kritikus mengatakan struktur ini sama dengan upaya untuk mengabaikan PBB.
Fase kedua gencatan senjata di Gaza menetapkan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza, dan peluncuran upaya rekonstruksi, yang menurut perkiraan PBB akan menelan biaya sekitar USD70 miliar.
Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan yang melibatkan pembebasan sandera Israel sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina. Namun, Tel Aviv terus melanggar perjanjian tersebut nyaris setiap hari.
Tentara Israel telah membunuh lebih dari 71.000 warga Palestina di Jalur Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 orang dalam serangan brutal sejak Oktober 2023 yang membuat Gaza hancur.
Meskipun ada gencatan senjata, Israel terus melakukan serangan, menewaskan lebih dari 524 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.400 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
(mas)
Lihat Juga :
