Kanada Tolak Bayar Rp17 Triliun untuk Gabung Dewan Perdamaian Gaza Trump
Rabu, 21 Januari 2026 - 08:15 WIB
loading...
Menteri Keuangan Kanada Francois-Philippe Champagne. Foto/anadolu
A
A
A
OTTAWA - Kanada tidak akan membayar USD1 miliar atau Rp17 triliun untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan itu diungkap menteri keuangannya pada hari Selasa.
Menteri Keuangan Kanada Francois-Philippe Champagne mengatakan meskipun kerangka kerja dewan tersebut belum lengkap, Kanada telah menolak biaya tersebut.
"Ada banyak detail yang perlu diselesaikan, tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa Kanada tidak akan membayar jika kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," ungkap Champagne kepada wartawan di Davos, Swiss, tempat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia.
Ini menandai pembalikan dari penerimaan Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada hari Senin atas draf undangan ke dewan tersebut.
Tetapi Kanada mungkin bergabung dengan Dewan Perdamaian pemerintahan Trump jika biaya tersebut dibatalkan.
"Kita masih dalam tahap awal [untuk] apa yang akan menjadi kerangka acuan dewan itu, bagaimana cara kerjanya," ujar Champagne, seperti dilaporkan CBC News.
"Perdana menteri harus mengambil keputusan akhir setelah semua fakta diketahui dan semua detail telah dirumuskan — apakah ini demi kepentingan terbaik Kanada."
Menteri Keuangan Kanada Francois-Philippe Champagne mengatakan meskipun kerangka kerja dewan tersebut belum lengkap, Kanada telah menolak biaya tersebut.
"Ada banyak detail yang perlu diselesaikan, tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa Kanada tidak akan membayar jika kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," ungkap Champagne kepada wartawan di Davos, Swiss, tempat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia.
Ini menandai pembalikan dari penerimaan Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada hari Senin atas draf undangan ke dewan tersebut.
Tetapi Kanada mungkin bergabung dengan Dewan Perdamaian pemerintahan Trump jika biaya tersebut dibatalkan.
"Kita masih dalam tahap awal [untuk] apa yang akan menjadi kerangka acuan dewan itu, bagaimana cara kerjanya," ujar Champagne, seperti dilaporkan CBC News.
"Perdana menteri harus mengambil keputusan akhir setelah semua fakta diketahui dan semua detail telah dirumuskan — apakah ini demi kepentingan terbaik Kanada."
Lihat Juga :
