Negara Kecil Ini Ingin Myanmar Dihukum atas Genosida Etnis Muslim Rohingya

Orang-orang Rohingya di Myanmar menjadi sasaran serangan kekerasan selama berbulan-bulan oleh angkatan bersenjata Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, sejak akhir tahun 2016. Meskipun kelompok tersebut telah lama menghadapi penganiayaan di Myanmar, menurut kelompok hak asasi manusia, serangan tersebut meningkat tajam, karena komunitas Rohingya menjadi sasaran dalam kasus pembakaran, penembakan massal, pemerkosaan, dan penculikan.

Pada tahun 2019 – tahun ketika Gambia mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional (ICJ) – sebuah misi pencari fakta PBB melaporkan bahwa sekitar 10.000 orang telah tewas, dan 730.000 orang mengungsi ke kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh. Serangan militer tersebut menunjukkan “niat genosida” dan pemerintah bertujuan untuk “menghapus” identitas Rohingya dan mengusir mereka dari Myanmar, demikian temuan misi PBB.

Baca Juga: Siapa Orang Kurdi? Etnis Tanpa Kewarganegaraan Terbesar di Dunia

3. Terinspirasi Kasus di Dalam negeri

Gambia mungkin terinspirasi untuk mengajukan kasus ini karena sejarah panjangnya sendiri dalam penindasan di bawah mantan diktator Yahya Jammeh, yang memerintah negara itu dengan tangan besi selama 22 tahun hingga 2017, kata Imran Darboe, seorang pengacara yang sebelumnya bekerja di kementerian kehakiman Gambia, kepada Al Jazeera.

Jammeh dipaksa keluar dari jabatannya pada tahun 2017 oleh misi militer regional ketika ia gagal meninggalkan jabatannya setelah kalah dalam pemilihan presiden.

Pada tahun 2018, pemerintah baru mulai menyelidiki aksi-aksi era Jammeh, kejahatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan "pasukan pembunuh"-nya, termasuk penculikan dan pembunuhan yang meluas.

Rakyat Gambia secara kolektif merenungkan kesaksian menyakitkan dari puluhan korban saat krisis Rohingya berlangsung, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan, meskipun tidak ada preseden di ICJ pada saat itu.

“Pada saat itu, kami juga sedang menjalani komisi kebenaran dan rekonsiliasi kami, dan menyadari nilai perlindungan hak asasi manusia,” kata Darboe.

“Sebagian besar orang [di Gambia] terkejut dengan apa yang terungkap, jadi ada pemikiran bahwa jika konsep hak asasi manusia bersifat universal, kita tidak bisa hanya fokus pada masalah kita sendiri. Kami merasakan apa yang dirasakan orang-orang Rohingya… kami semua sepakat tentang hal itu.”

Peran aktif Gambia dalam OIC juga kemungkinan besar memainkan peran besar, tambah Darboe. Meskipun mengajukan kasus ke ICJ akan mahal bagi negara kecil itu, dukungan OIC kemungkinan besar meringankan tekanan keuangan, katanya.

4. Rohingya Jadi Target Militer Myanmar

Dawda, Menteri Kehakiman Gambia, dalam argumen pembukaannya di hadapan para hakim ICJ pada hari Senin mengatakan bahwa Rohingya telah "secara sengaja menjadi sasaran" oleh militer Myanmar yang berkuasa dan bahwa kehidupan mereka telah terbalik.