Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun
Minggu, 18 Januari 2026 - 12:32 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump ingin negara-negara lain bayar USD1 miliar agar tetap berada di Dewan Perdamaian Gaza. Foto/NDTV
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginginkan negara-negara lain untuk membayar setidaknya USD1 miliar (Rp`16,9 triliun) agar tetap berada di "Dewan Perdamaian" Gaza setelah batas waktu tiga tahun. Ini terungkap dari teks piagam dewan tersebut yang diperoleh beberapa media.
Awal pekan ini, Gedung Putih secara resmi meluncurkan Fase Dua dari inisiatif perdamaian yang didukung AS untuk Gaza, dan membentuk apa yang disebut "Dewan Perdamaian" untuk mengawasi rekonstruksi wilayah kantong Palestina tersebut.
Piagam yang menguraikan struktur dewan dan ketentuan keanggotaan dilaporkan diedarkan dengan undangan yang dikirim ke puluhan pemimpin dunia, meminta mereka untuk bergabung dengan panel tersebut.
Baca Juga: Trump Tunjuk Tony Blair dan Jared Kushner Duduk di Dewan Perdamaian Gaza
“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua,” demikian bunyi dokumen tersebut, yang dikutip Times of Israel, Minggu (18/1/2026).
“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari USD1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya Piagam ini," lanjut dokumen itu.
“Dewan ini akan menjadi satu-satunya, belum pernah ada yang seperti ini!” kata Trump dalam salinan undangan yang dibagikan oleh Presiden Argentina Javier Milei.
Menurut laporan media-media Barat, para pemimpin lain yang diundang untuk bergabung termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Piagam tersebut tidak menyebutkan Gaza secara spesifik, sehingga memicu spekulasi bahwa Trump berupaya menciptakan alternatif bagi PBB dan memperluas wewenangnya ke titik-titik konflik lainnya. Piagam itu menggambarkan badan tersebut sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.”
Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua Dewan Eksekutif badan baru tersebut, yang menampilkan daftar diplomat, pemodal, dan sekutu politik yang kontroversial. Para pejabat yang paling menonjol adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan menantu presiden sekaligus penasihat seniornya, Jared Kushner.
Sebagian besar tujuan yang ditetapkan dalam kerangka kerja Gaza 20 poin Trump belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan. Fase awal difokuskan pada penghentian permusuhan, memfasilitasi pertukaran tawanan, mempermudah akses kemanusiaan, membuka kembali penyeberangan Rafah dengan Mesir, dan memungkinkan penarikan sebagian pasukan Israel.
Saat tahap kedua dimulai, Trump telah memperbarui seruan untuk "demiliterisasi penuh" Hamas dan pengalihan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk.
Awal pekan ini, Gedung Putih secara resmi meluncurkan Fase Dua dari inisiatif perdamaian yang didukung AS untuk Gaza, dan membentuk apa yang disebut "Dewan Perdamaian" untuk mengawasi rekonstruksi wilayah kantong Palestina tersebut.
Piagam yang menguraikan struktur dewan dan ketentuan keanggotaan dilaporkan diedarkan dengan undangan yang dikirim ke puluhan pemimpin dunia, meminta mereka untuk bergabung dengan panel tersebut.
Baca Juga: Trump Tunjuk Tony Blair dan Jared Kushner Duduk di Dewan Perdamaian Gaza
“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua,” demikian bunyi dokumen tersebut, yang dikutip Times of Israel, Minggu (18/1/2026).
“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari USD1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya Piagam ini," lanjut dokumen itu.
“Dewan ini akan menjadi satu-satunya, belum pernah ada yang seperti ini!” kata Trump dalam salinan undangan yang dibagikan oleh Presiden Argentina Javier Milei.
Menurut laporan media-media Barat, para pemimpin lain yang diundang untuk bergabung termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Piagam tersebut tidak menyebutkan Gaza secara spesifik, sehingga memicu spekulasi bahwa Trump berupaya menciptakan alternatif bagi PBB dan memperluas wewenangnya ke titik-titik konflik lainnya. Piagam itu menggambarkan badan tersebut sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.”
Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua Dewan Eksekutif badan baru tersebut, yang menampilkan daftar diplomat, pemodal, dan sekutu politik yang kontroversial. Para pejabat yang paling menonjol adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan menantu presiden sekaligus penasihat seniornya, Jared Kushner.
Sebagian besar tujuan yang ditetapkan dalam kerangka kerja Gaza 20 poin Trump belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan. Fase awal difokuskan pada penghentian permusuhan, memfasilitasi pertukaran tawanan, mempermudah akses kemanusiaan, membuka kembali penyeberangan Rafah dengan Mesir, dan memungkinkan penarikan sebagian pasukan Israel.
Saat tahap kedua dimulai, Trump telah memperbarui seruan untuk "demiliterisasi penuh" Hamas dan pengalihan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk.
(mas)
Lihat Juga :
