Pasukan Khusus AS Rampas Kapal Tanker Minyak Rusia, Moskow Marah
Kamis, 08 Januari 2026 - 06:58 WIB
loading...
A
A
A
"Pada 24 Desember 2025, Marinera menerima izin sementara untuk mengibarkan bendera Rusia, yang dikeluarkan sesuai dengan hukum Rusia dan internasional," katanya, menambahkan bahwa serangan terhadap kapal tersebut melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional.
Aleksey Zhuravlyov, wakil kepala pertama komite pertahanan Duma Negara Rusia, mengecam langkah AS tersebut.
"Kita perlu memberikan respons militer: serang dengan torpedo atau tenggelamkan beberapa kapal Amerika," serunya, yang menyamakan langkah Amerika itu dengan pembajakan.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuntut AS untuk memperlakukan para awak kapal tanker tersebut dengan bermartabat. Kementeriannya menambahkan bahwa mereka memantau dengan cermat laporan tentang pengerahan pasukan Amerika di kapal Mariner berbendera Rusia di Atlantik Utara.
"Mengingat informasi yang masuk mengenai keberadaan warga negara Rusia di antara awak kapal, kami menuntut agar pihak Amerika memastikan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat terhadap mereka, menghormati hak dan kepentingan mereka secara ketat, dan tidak menghalangi kepulangan mereka dengan cepat ke tanah air mereka," kata kementerian itu.
Aleksey Zhuravlyov, wakil kepala pertama komite pertahanan Duma Negara Rusia, mengecam langkah AS tersebut.
"Kita perlu memberikan respons militer: serang dengan torpedo atau tenggelamkan beberapa kapal Amerika," serunya, yang menyamakan langkah Amerika itu dengan pembajakan.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuntut AS untuk memperlakukan para awak kapal tanker tersebut dengan bermartabat. Kementeriannya menambahkan bahwa mereka memantau dengan cermat laporan tentang pengerahan pasukan Amerika di kapal Mariner berbendera Rusia di Atlantik Utara.
"Mengingat informasi yang masuk mengenai keberadaan warga negara Rusia di antara awak kapal, kami menuntut agar pihak Amerika memastikan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat terhadap mereka, menghormati hak dan kepentingan mereka secara ketat, dan tidak menghalangi kepulangan mereka dengan cepat ke tanah air mereka," kata kementerian itu.
Lihat Juga :
