Emas 31 Ton Venezuela Dikuasai Inggris dan Tumbangnya Rezim Maduro

LONDON - Pada Sabtu dini hari pekan lalu, pasukan Amerika Serikat (AS) mengebom Venezuela dan menculik presidennya, Nicolás Maduro Moros.

Para pemimpin dunia menyatakan tindakan AS jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, melanggar ketentuan piagam PBB yang melarang campur tangan dan penggunaan kekerasan terhadap negara-negara berdaulat.

Namun Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, yang merupakan mantan pengacara hak asasi manusia (HAM), menolak untuk mengecam serangan AS tersebut dan bahkan mensyukuri tumbangnya rezim Maduro.

Baca Juga: Begini Cara Pasukan Khusus Delta Force dan CIA Amerika Menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro

“Saya ingin mengumpulkan semua fakta material dan saat ini kita belum memiliki gambaran lengkapnya,” kata PM Starmer kepada BBC.

Starmer kemudian menulis di media sosial, "Inggris menganggap Maduro sebagai presiden yang tidak sah dan kami tidak menangisi berakhirnya rezimnya."

Sebaliknya, kurang dari 24 jam kemudian dia menyebut invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina sebagai “perang agresi”.

Sir Richard Dalton, mantan duta besar Inggris untuk Iran dan Libya, mengatakan kepada Declassified,Selasa (6/1/2026), bahwa pemerintah Starmer telah gagal melawan “hukum rimba” dengan sikap sinis terhadap Venezuela.

Meskipun menolak untuk mengutuk tindakan Trump, Starmer bersikeras bahwa tidak ada keterlibatan Inggris dalam operasi militer AS di Venezuela.

Namun demikian, personel Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah ditempatkan di armada AS yang mengepung Venezuela dalam beberapa minggu terakhir, dengan Kementerian Pertahanan menolak untuk mengklarifikasi apakah mereka hadir selama serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey tampaknya memerintahkan mereka untuk tidak ikut serta dalam serangan terhadap Venezuela dan pertukaran intelijen AS-Inggris dilaporkan dibekukan di Karibia untuk menghindari keterlibatan Inggris dalam pelanggaran hukum internasional.

Hal ini sangat kontras dengan posisi pemerintah saat ini yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memutuskan legalitas tindakan Trump.

Inggris Bekukan Emas 31 Ton Milik Venezuela

Namun, meskipun pasukan Inggris tidak secara langsung berpartisipasi dalam operasi militer tersebut, pemerintah Inggris telah diam-diam mendukung upaya destabilisasi Washington di Venezuela selama bertahun-tahun.

Sejak 2019, Inggris telah membekukan sekitar 31 ton emas Venezuela senilai lebih dari USD2 miliar di Bank of England. Inggris juga mensponsori inisiatif anti-pemerintah, dan bahkan mendirikan "Unit Rekonstruksi Venezuela" rahasia untuk merencanakan hari setelah penggulingan Maduro.

Oleh karena itu, Starmer tidak berbicara secara abstrak ketika dia mengatakan "Inggris telah lama mendukung transisi kekuasaan di Venezuela".

Tujuh tahun lalu, pemerintah Inggris membuat keputusan berani untuk mengakui seorang politisi oposisi bernama Juan Guaidó sebagai presiden sah Venezuela.

Guaidó belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun pada 23 Januari 2019, dia dilantik sebagai "presiden sementara" Venezuela, menggunakan Pasal 233 konstitusi Venezuela untuk menyatakan bahwa Maduro telah meninggalkan jabatannya dan dengan demikian meninggalkan "kekosongan kekuasaan absolut".

Kekosongan ini, klaim Guaidó, perlu diisi oleh presiden Majelis Nasional Venezuela—sebuah jabatan yang saat ini dipegang oleh Guaidó.