Iran Resmi Desak PBB Bertindak terkait Ancaman Serangan Militer Trump
Sabtu, 03 Januari 2026 - 12:19 WIB
loading...
Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani. Foto/anadolu
A
A
A
TEHERAN - Pemerintah Iran secara resmi menuntut tindakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul serangkaian pernyataan yang semakin agresif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, termasuk klaim Washington "siap siaga" untuk campur tangan dalam kerusuhan yang sedang berlangsung di Iran.
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat (2/1/2026), Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani menuduh Trump melakukan "penghasutan kekerasan, kerusuhan, dan tindakan terorisme" di Iran.
"Presiden Amerika Serikat secara terbuka mengancam Republik Islam Iran dengan penggunaan kekuatan dan intervensi, menyatakan 'Kami siap siaga dan siap bertindak'," tulisnya.
“Pernyataan-pernyataan yang berulang dan disengaja ini menunjukkan pola perilaku melanggar hukum yang konsisten oleh Amerika Serikat,” bunyi surat itu, yang selanjutnya merinci sejarah panjang dugaan campur tangan AS dalam urusan Iran, termasuk kudeta tahun 1953, dukungan untuk Saddam Hussein selama Perang Iran-Irak, jatuhnya pesawat Iran Air Flight 655, dan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani enam tahun lalu.
Protes besar-besaran meletus di Iran pada akhir Desember, awalnya dipicu kesulitan ekonomi termasuk nilai mata uang nasional yang sangat rendah.
Demonstrasi telah menyebar dan menjadi semakin keras, dengan serangan terhadap gedung-gedung pemerintah dan bentrokan dengan pasukan keamanan.
Beberapa korban jiwa juga dilaporkan di antara para demonstran dan pasukan keamanan.
Trump mengklaim dalam unggahan di Truth Social pada hari Jumat bahwa jika Iran “menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal,” AS akan “datang untuk menyelamatkan mereka.”
Hal ini memicu peringatan dari ketua parlemen Iran Mohammad Ghalibaf, yang menyatakan di X bahwa pasukan AS di Timur Tengah akan dianggap sebagai “target yang sah” jika Washington ikut campur.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui hak warga negara untuk berdemonstrasi secara damai, tetapi menekankan tindakan kekerasan selama protes, serta campur tangan asing, tidak akan ditoleransi.
“Rakyat Iran yang Agung akan dengan tegas menolak campur tangan apa pun dalam urusan internal mereka,” tulis Araghchi di X. “Demikian pula, Angkatan Bersenjata kita yang Perkasa dalam keadaan siaga dan tahu persis ke mana harus membidik jika terjadi pelanggaran kedaulatan Iran.”
Surat duta besar Iran kepada PBB menyerukan Dewan Keamanan untuk “dengan tegas dan kuat mengutuk pernyataan-pernyataan yang sembrono dan provokatif ini” dan menuntut AS mematuhi hukum internasional, menghentikan “semua ancaman atau penggunaan kekerasan.”
Baca juga: Trump Siap Serang Iran Terkait Kematian Pengunjuk Rasa
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat (2/1/2026), Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani menuduh Trump melakukan "penghasutan kekerasan, kerusuhan, dan tindakan terorisme" di Iran.
"Presiden Amerika Serikat secara terbuka mengancam Republik Islam Iran dengan penggunaan kekuatan dan intervensi, menyatakan 'Kami siap siaga dan siap bertindak'," tulisnya.
“Pernyataan-pernyataan yang berulang dan disengaja ini menunjukkan pola perilaku melanggar hukum yang konsisten oleh Amerika Serikat,” bunyi surat itu, yang selanjutnya merinci sejarah panjang dugaan campur tangan AS dalam urusan Iran, termasuk kudeta tahun 1953, dukungan untuk Saddam Hussein selama Perang Iran-Irak, jatuhnya pesawat Iran Air Flight 655, dan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani enam tahun lalu.
Protes besar-besaran meletus di Iran pada akhir Desember, awalnya dipicu kesulitan ekonomi termasuk nilai mata uang nasional yang sangat rendah.
Demonstrasi telah menyebar dan menjadi semakin keras, dengan serangan terhadap gedung-gedung pemerintah dan bentrokan dengan pasukan keamanan.
Beberapa korban jiwa juga dilaporkan di antara para demonstran dan pasukan keamanan.
Trump mengklaim dalam unggahan di Truth Social pada hari Jumat bahwa jika Iran “menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal,” AS akan “datang untuk menyelamatkan mereka.”
Hal ini memicu peringatan dari ketua parlemen Iran Mohammad Ghalibaf, yang menyatakan di X bahwa pasukan AS di Timur Tengah akan dianggap sebagai “target yang sah” jika Washington ikut campur.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui hak warga negara untuk berdemonstrasi secara damai, tetapi menekankan tindakan kekerasan selama protes, serta campur tangan asing, tidak akan ditoleransi.
“Rakyat Iran yang Agung akan dengan tegas menolak campur tangan apa pun dalam urusan internal mereka,” tulis Araghchi di X. “Demikian pula, Angkatan Bersenjata kita yang Perkasa dalam keadaan siaga dan tahu persis ke mana harus membidik jika terjadi pelanggaran kedaulatan Iran.”
Surat duta besar Iran kepada PBB menyerukan Dewan Keamanan untuk “dengan tegas dan kuat mengutuk pernyataan-pernyataan yang sembrono dan provokatif ini” dan menuntut AS mematuhi hukum internasional, menghentikan “semua ancaman atau penggunaan kekerasan.”
Baca juga: Trump Siap Serang Iran Terkait Kematian Pengunjuk Rasa
(sya)
Lihat Juga :
