Anwar Ibrahim Sebut Pengakuan Israel atas Somaliland Terkait Pemindahan Paksa Warga Gaza

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak pengakuan Israel atas wilayah Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia. Dia mengaitkan langkah tersebut dengan dugaan "pemindahan paksa warga Palestina".

“Tindakan seperti itu melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan hanya akan melanggengkan ketidakadilan daripada berkontribusi pada perdamaian,” katanya dalam konferensi pers, menurut harian Malaysia The New Straits Times.

Anwar mengatakan bahwa setiap upaya untuk menggunakan wilayah tersebut “untuk pemindahan paksa warga Palestina sama sekali tidak dapat diterima.”

Pernyataan tersebut muncul setelah kelompok Palestina Hamas pada hari Sabtu menolak rencana Israel untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza, termasuk ke Somaliland, menyusul pengakuan Tel Aviv atas wilayah yang memisahkan diri tersebut.

Anwar, sambil mencatat diskusi baru-baru ini yang diadakan di Florida untuk fase selanjutnya dari proses perdamaian, memperingatkan bahwa setiap kembalinya kekerasan skala besar akan menimbulkan “biaya yang tak tertahankan” bagi warga sipil dan semakin melemahkan prospek perdamaian yang rapuh.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakan dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional,” tambahnya.

Baca Juga: Deretan Negara-negara yang Pertama Kali Merayakan Tahun Baru 2026

Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat pada hari Jumat.

Reaksi negatif global meningkat atas pengakuan Israel terhadap Somaliland, dengan banyak negara mengutuk langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap stabilitas regional.

Pada hari Jumat, Somalia menegaskan kembali komitmen absolut dan tak tergoyahkan terhadap kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas wilayahnya setelah Israel mengakui Somaliland.

Somaliland, yang belum mendapat pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen, dengan pemerintah pusat berjuang untuk menegakkan kendali atas wilayah tersebut dan kepemimpinannya tidak mampu mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.