Venezuela Sahkan Undang-Undang Hukuman Berat bagi Pendukung Blokade AS
Rabu, 24 Desember 2025 - 12:30 WIB
loading...
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/anadolu
A
A
A
CARACAS - Majelis Nasional Venezuela mengesahkan undang-undang yang menetapkan hukuman berat bagi mereka yang mendukung atau membantu membiayai blokade dan tindakan pembajakan. Hukuman berat itu termasuk hingga 20 tahun penjara.
Undang-undang tersebut disahkan pada hari Selasa (23/12/2025) setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela, tindakan yang dikecam pemerintah Presiden Nicolas Maduro sebagai tindakan pembajakan yang melanggar hukum.
“Undang-undang ini bertujuan melindungi perekonomian nasional dan menghindari penurunan standar hidup penduduk,” ungkap anggota parlemen Giuseppe Alessandrello, saat mempresentasikan undang-undang tersebut di hadapan Majelis Nasional, yang dikendalikan partai penguasa Maduro.
AS telah melakukan serangkaian tindakan yang semakin agresif selama beberapa bulan terakhir, mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar ke Amerika Latin, menyita kapal tanker minyak, membunuh puluhan orang dalam serangan militer terhadap apa yang mereka sebut sebagai kapal penyelundup narkoba, dan mengancam serangan darat terhadap Venezuela sendiri.
Legalitas beberapa tindakan tersebut, seperti penyitaan kapal tanker minyak di perairan internasional, masih diperdebatkan. Tindakan lainnya, seperti serangan terhadap terduga pengedar narkoba, secara luas dianggap ilegal.
“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya,” ujar Samuel Moncada, perwakilan Venezuela di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Dewan Keamanan (DK PBB) selama pertemuan pada hari Selasa.
“Ancaman itu bukan Venezuela,” tambahnya. “Ancaman itu adalah pemerintah AS.”
China dan Rusia juga mengkritik tindakan AS. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengatakan pemerintahan Trump sedang menciptakan “template” untuk penggunaan kekuatan yang dapat digunakan terhadap negara-negara Amerika Latin lainnya di masa depan.
“Kami melihat dukungan yang jelas untuk Venezuela dari Rusia dan China, tetapi juga dari Kolombia, dan bahkan dari beberapa negara anggota lainnya, yang berbicara tentang bagaimana AS perlu mematuhi hukum internasional dan menyerukan de-eskalasi,” ungkap koresponden Al Jazeera, Gabriel Elizondo, dari PBB.
Ia menambahkan beberapa negara Amerika Latin dengan pemerintahan sayap kanan, seperti Argentina, Panama, dan Cile, tampaknya berpihak pada AS.
“Intinya di sini adalah kita belum mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari Amerika Serikat tentang apa tujuan akhir mereka di sini, ke mana mereka berencana untuk membawa ini,” tambahnya.
Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa bahwa militer AS telah memindahkan pesawat operasi khusus dan pesawat kargo yang membawa pasukan ke Karibia pekan ini.
“Kita telah membentuk armada besar, yang terbesar yang pernah kita miliki, dan sejauh ini yang terbesar yang pernah kita miliki di Amerika Selatan,” ujar Trump kepada wartawan pada hari Senin.
Baca juga: Trump Jelaskan Mengapa AS Butuh Greenland
Undang-undang tersebut disahkan pada hari Selasa (23/12/2025) setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela, tindakan yang dikecam pemerintah Presiden Nicolas Maduro sebagai tindakan pembajakan yang melanggar hukum.
“Undang-undang ini bertujuan melindungi perekonomian nasional dan menghindari penurunan standar hidup penduduk,” ungkap anggota parlemen Giuseppe Alessandrello, saat mempresentasikan undang-undang tersebut di hadapan Majelis Nasional, yang dikendalikan partai penguasa Maduro.
AS telah melakukan serangkaian tindakan yang semakin agresif selama beberapa bulan terakhir, mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar ke Amerika Latin, menyita kapal tanker minyak, membunuh puluhan orang dalam serangan militer terhadap apa yang mereka sebut sebagai kapal penyelundup narkoba, dan mengancam serangan darat terhadap Venezuela sendiri.
Legalitas beberapa tindakan tersebut, seperti penyitaan kapal tanker minyak di perairan internasional, masih diperdebatkan. Tindakan lainnya, seperti serangan terhadap terduga pengedar narkoba, secara luas dianggap ilegal.
“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya,” ujar Samuel Moncada, perwakilan Venezuela di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Dewan Keamanan (DK PBB) selama pertemuan pada hari Selasa.
“Ancaman itu bukan Venezuela,” tambahnya. “Ancaman itu adalah pemerintah AS.”
China dan Rusia juga mengkritik tindakan AS. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengatakan pemerintahan Trump sedang menciptakan “template” untuk penggunaan kekuatan yang dapat digunakan terhadap negara-negara Amerika Latin lainnya di masa depan.
“Kami melihat dukungan yang jelas untuk Venezuela dari Rusia dan China, tetapi juga dari Kolombia, dan bahkan dari beberapa negara anggota lainnya, yang berbicara tentang bagaimana AS perlu mematuhi hukum internasional dan menyerukan de-eskalasi,” ungkap koresponden Al Jazeera, Gabriel Elizondo, dari PBB.
Ia menambahkan beberapa negara Amerika Latin dengan pemerintahan sayap kanan, seperti Argentina, Panama, dan Cile, tampaknya berpihak pada AS.
“Intinya di sini adalah kita belum mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari Amerika Serikat tentang apa tujuan akhir mereka di sini, ke mana mereka berencana untuk membawa ini,” tambahnya.
Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa bahwa militer AS telah memindahkan pesawat operasi khusus dan pesawat kargo yang membawa pasukan ke Karibia pekan ini.
“Kita telah membentuk armada besar, yang terbesar yang pernah kita miliki, dan sejauh ini yang terbesar yang pernah kita miliki di Amerika Selatan,” ujar Trump kepada wartawan pada hari Senin.
Baca juga: Trump Jelaskan Mengapa AS Butuh Greenland
(sya)
Lihat Juga :
