Senator AS: Rampas Kapal Tanker Minyak Rusia seperti Venezuela!
Selasa, 23 Desember 2025 - 11:46 WIB
loading...
Senator Lindsey Graham desak AS sita kapal-kapal tanker minyak Rusia seperti yang dilakukan pada Venezuela. Foto/senat.gov
A
A
A
WASHINGTON - Senator pro-perang Amerika Serikat (AS) Lindsey Graham telah mendesak Washington untuk menyita atau merampas kapal-kapal tanker minyak Rusia seperti yang telah dilakukan pada kapal-kapal tanker minyak Venezuela. Menurutnya, itu salah satu cara untuk memaksa Moskow agar mengakhiri perangnya melawan Ukraina.
Graham juga mendesak pemerintah Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada China karena impor energi dari Moskow.
Bulan lalu, Trump mengusulkan roadmap untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina, yang ditolak oleh Kyiv dan pendukung Eropa-nya karena dianggap menguntungkan Rusia. Kyiv dan pendukungnya kemudian membuat usulan tandingan dan menuduh Moskow menunda perdamaian.
Baca Juga: AS Rampas Kapal Tanker Minyak Kedua di Lepas Pantai Venezuela, Situasi Makin Panas
Dalam sebuah wawancara dengan acara Meet the Press di NBC, Graham—seorang politisi yang dikenal anti-Rusia—mengulangi pendiriannya tersebut. "Moskow telah menolak semua upaya kita untuk mengakhiri konflik dan tidak akan menandatangani kesepakatan damai sampai kita meningkatkan tekanan," katanya.
"Jika [Presiden Rusia Vladimir Putin] mengatakan tidak kali ini...tandatangani rancangan undang-undang (RUU) saya yang memiliki 85 sponsor bersama dan mengenakan tarif pada negara-negara seperti China, yang membeli minyak Rusia murah," kata Graham, merujuk pada RUU yang dia buat yang akan mengizinkan tarif hingga 500% untuk impor dari negara-negara yang terus membeli produk energi Rusia.
"Sita kapal-kapal yang membawa minyak Rusia yang dikenai sanksi seperti yang Anda lakukan di Venezuela. Jika Putin mengatakan tidak, kita perlu mengubah permainan secara dramatis," imbuh politisi Partai Republik tersebut.
Moskow telah mengkritik sanksi Barat, memperingatkan bahwa sanksi tersebut melanggar hukum internasional dan merusak stabilitas ekonomi global.
Meskipun Trump sebelumnya mengemukakan kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada mitra dagang Rusia di tengah frustrasi atas upaya perdamaian yang terhenti, sejauh ini dia belum melangkah lebih jauh selain memberlakukan tarif tambahan 25% pada barang-barang India atas perdagangan New Delhi dengan Moskow. India telah mengecam langkah tersebut sebagai tidak beralasan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memperingatkan terhadap sanksi sekunder atau tarif tambahan pada pembeli utama minyak Rusia, dengan alasan risiko lonjakan harga energi global. Bahkan Uni Eropa, meskipun memperluas sanksi terhadap Rusia menjadi 19 paket, telah menghindari pemberian sanksi kepada mitra negara ketiga.
Pada akhir pekan, utusan Presiden Putin; Kirill Dmitriev, melakukan perjalanan ke AS untuk membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina. Para negosiator dari kedua belah pihak menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai produktif, menandakan momentum berkelanjutan dalam upaya penyelesaian.
Mengomentari pernyataan Graham, anggota parlemen Rusia Aleksey Pushkov mengeklaim bahwa pernyataan tersebut tampaknya mencerminkan "penyakit mental yang mendalam" sang senator.
"Moskow telah berulang kali memperjelas dan menunjukkan dalam tindakan bahwa berbicara kepada Rusia dengan bahasa ancaman adalah sia-sia," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (23/12/2025).
Graham juga mendesak pemerintah Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada China karena impor energi dari Moskow.
Bulan lalu, Trump mengusulkan roadmap untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina, yang ditolak oleh Kyiv dan pendukung Eropa-nya karena dianggap menguntungkan Rusia. Kyiv dan pendukungnya kemudian membuat usulan tandingan dan menuduh Moskow menunda perdamaian.
Baca Juga: AS Rampas Kapal Tanker Minyak Kedua di Lepas Pantai Venezuela, Situasi Makin Panas
Dalam sebuah wawancara dengan acara Meet the Press di NBC, Graham—seorang politisi yang dikenal anti-Rusia—mengulangi pendiriannya tersebut. "Moskow telah menolak semua upaya kita untuk mengakhiri konflik dan tidak akan menandatangani kesepakatan damai sampai kita meningkatkan tekanan," katanya.
"Jika [Presiden Rusia Vladimir Putin] mengatakan tidak kali ini...tandatangani rancangan undang-undang (RUU) saya yang memiliki 85 sponsor bersama dan mengenakan tarif pada negara-negara seperti China, yang membeli minyak Rusia murah," kata Graham, merujuk pada RUU yang dia buat yang akan mengizinkan tarif hingga 500% untuk impor dari negara-negara yang terus membeli produk energi Rusia.
"Sita kapal-kapal yang membawa minyak Rusia yang dikenai sanksi seperti yang Anda lakukan di Venezuela. Jika Putin mengatakan tidak, kita perlu mengubah permainan secara dramatis," imbuh politisi Partai Republik tersebut.
Moskow telah mengkritik sanksi Barat, memperingatkan bahwa sanksi tersebut melanggar hukum internasional dan merusak stabilitas ekonomi global.
Meskipun Trump sebelumnya mengemukakan kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada mitra dagang Rusia di tengah frustrasi atas upaya perdamaian yang terhenti, sejauh ini dia belum melangkah lebih jauh selain memberlakukan tarif tambahan 25% pada barang-barang India atas perdagangan New Delhi dengan Moskow. India telah mengecam langkah tersebut sebagai tidak beralasan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memperingatkan terhadap sanksi sekunder atau tarif tambahan pada pembeli utama minyak Rusia, dengan alasan risiko lonjakan harga energi global. Bahkan Uni Eropa, meskipun memperluas sanksi terhadap Rusia menjadi 19 paket, telah menghindari pemberian sanksi kepada mitra negara ketiga.
Pada akhir pekan, utusan Presiden Putin; Kirill Dmitriev, melakukan perjalanan ke AS untuk membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina. Para negosiator dari kedua belah pihak menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai produktif, menandakan momentum berkelanjutan dalam upaya penyelesaian.
Mengomentari pernyataan Graham, anggota parlemen Rusia Aleksey Pushkov mengeklaim bahwa pernyataan tersebut tampaknya mencerminkan "penyakit mental yang mendalam" sang senator.
"Moskow telah berulang kali memperjelas dan menunjukkan dalam tindakan bahwa berbicara kepada Rusia dengan bahasa ancaman adalah sia-sia," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (23/12/2025).
(mas)
Lihat Juga :
